Pemprov Jabar Didesak Lakukan Pemekaran Sejumlah Desa

Terasjabar.co – Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) mengimbau kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk segera melakukan pemekaran wilayah salah satunya menambah jumlah desa agar mampu memaksimalkan penyerapan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.

Anggota DPD RI, Ayi Hambali menjelaskan selama ini alokasi dana desa yang diberikan pemerintah pusat bagi Jawa Barat masih dinilai rendah yaitu sekitar Rp 1,5 triliun. Berbeda dengan alokasi anggaran dana desa yang diberikan kepada Pemprov Jatim yang mencapai Rp 2 triliun.

“Jadi yang bisa dilakukan dalam jangka pendek lajukanlah pemekaran desa sehingga kita bisa menyerap dana desa lebih banyak,” kata Ayi, Senin 17 September 2018.

Ayi menilai pada pidato perdana Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyatakan masih rendahnya dana alokasi daerah dari pemerintah pusat untuk Jabar dimana masyarakatnya hanya mendapatkan Rp 600 ribu per tahun. Sedangkan untuk Jawa Timur mendapatkan Rp 1juta setiap tahun.

“Ternyata Jatim lebih banyak jumlah desanya sekitar 35 desa dibandingkan Jabar yang hanya 27 kab./kota,” jelasnya

Ayi menambahkan kebijakan pemekaran kab./Kota tergantung pada Pemerintah Pusat seperti Kab. Garut Selatan, Kab. Sukabumi Utara dan Kabupaten Bogor. Regulasi itu digulirkan sejak pemerintahan Presiden RI SBY. Sedangkan untuk masa pemerintahan Jokowi bahwa kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sampai kini belum dicabut.

“Saya kira jni sesuatun yag meanrik dan harus diperhatikan yaitu dana desa,” pungkasnya.