Data Pemilih Difabel di Jabar Belum Komprehensif

Terasjabar.co – Data pemilih difabel belum komprehensif. Dengan demikian, tidak semua difabel di Jawa Barat menyalurkan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 lalu.

“Masih banyak kendala untuk mendapatkan data difabel yang komprehensif. Ini juga berdampak pada fasilitas di tempat pemungutan suara (TPS),” kata Anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Zaki Hilmi seusai kegiatan Sosialisasi Hasil Pengawasan Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dalam Pilkada di Jabar 2018 bagi OKP dan OMS di Hotel Grand Pasundan Jalan Pelajar Pejuang, Rabu (29/8/2018).

Zaki menyebutkan, TPS menyediakan akses untuk difabel berdasarkan basis data pemilih difabel. Bila di TPS tersebut tidak ada pemilih difabel, maka fasilitas untuk difabel tidak akan tersedia.

“Ada aturannya terkait akses untuk difabel seperti tinggi meja dan bilik suara di TPS,” katanya.

Sulitnya mendapatkan data yang komprehensif itu, kata Zaki, disebabkan tidak adanya data khusus tentang difabel di instansi pemerintahan. Selain itu, dari pihak difabel dan keluarganya yang tidak mau mengungkap kondisi tersebut. Zaki menyebutkan masih banyak keluarga yang menilai kondisi difabel sebagai aib.

Padahal hak pilih difabel seharusnya tidak dibeda-bedakan. Ia berharap untuk pemilihan legislatif dan presiden 2019, ketersediaan data pemilih difabel diperbaiki.

“Kita masih membutuhkan masukan dan koreksi untuk perbaikan ke depan. Masih ada ruang kosong yang harus didiskusikan agar Pemilu 2019 menjadi lebih baik,” ujar Zaki.

Terkait laporan pelanggaran selama Pilkada 2018, kata Zaki, semakin membaik. Jumlah laporan dan temuan selama Pilkada 2018 lalu mencapai 452 laporan. Jumlah tersebut, kata Zaki, menunjukkan masyarakat yang semakin kritis.

“Mereka sudah dapat memilah mana yang disebut pelanggaran dalam Pilkada,” ucap Zaki.

Dari 452 pelanggaran itu, paling banyak berkaitan dengan alat peraga kampanye. Dikatakan Zaki, masih banyak alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan. Sebanyak 59 laporan terkait alat peraga.

Jumlah laporan pelanggaran terbanyak kedua berkaitan dengan keterlibatan aparatur sipil negara. Zaki menyebutkan banyak temuan yang menunjukkan mobilisasi ASN dan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Laporannya sebanyak 54 buah.

Sedangkan pelanggaran terbanyak ketiga adalah keterlibatan kepala desa. Modusnya hampir sama dengan mobilisasi pada ASN. Zaki menyebutkan ketiga pelanggaran itu selalu berulang di tiap pemilihan umum.

Oleh karena itu, pihaknya bersama Bawaslu Pusat telah menyiapkan aplikasi daring yang memudahkan pelaporan pelanggaran-pelanggaran dalam pilkada. Pelanggaran itu akan diproses secara administrasi, pidana, ataupun etik.