Anggota DPRD Kota Bandung Tak Setuju Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg, Ini Alasannya

Terasjabar.co – Dalam usaha KPU RI membuat peraturan pelarangan mantan terpidana kasus korupsi nampaknya tidak mendapatkan banyak dukungan dari para politisi.

Tak hanya di pusat, bahkan sampai ke Kabupaten/Kota. Sebut saja anggota DPRD Kota Bandung, Ade Fahruroji, yang mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan pelarangan KPU.

“KPU itu jangan bertindak melebihi tuhannya, KPU itu pelaksana undang undang ini kenapa merasa lebih jaya dari pada DPR dan presiden,” ujar Ade di Bandung, Selasa (29/5/2018).

Menurutnya, meskipun mantan terpidana kasus korupsi sudah melakukan perilaku yang merugikan negara, akan tetapi mereka sudah menjalani masa hukumannya.

Bagi anggota komisi A ini, KPU sudah menghalangi hak konstitusi dari para mantan terpidana korupsi hanya karena mereka mempunyai catatan pernah melakukan korupsi.

“KPU itu tugasnya bagaimana menyelenggarakan pemilu, menciptakan pemilu yang kompetitif bukan menciptakan peraturan baru,” tegas Ade.

Di DPR sendiri pembahasan pelarangan mantan koruptor nyaleg mendapat banyak penolakan dari para elit politis. Padahal, sentimen publik terhadap peraturan ini baik.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *