Pedagang Mobil Toko Minta Solusi, Ini Jawaban Pjs Wali Kota Bandung
Terasjabar.co – Keberadaan puluhan pedagang mobil toko (moko) di sepanjang Jalan Diponegoro saat menjelang lebaran seolah menjadi problem yang bertahun-tahun tanpa solusi. Bahkan sejak pertama kali ramai sekitar enam tahun lalu, moko sering ditertibkan namun tanpa diberi solusi oleh pemerintah.
Setidaknya itulah sedikit curhatan dari perkumpulan moko yang diwakili oleh Ketua Paguyuban Moko Dipo, Sony, pada Jumat (8/6/2018) di kawasan Jalan Braga, Kota Bandung.
Sony mengatakan moko mulai mucul di Kota Bandung sekitar tahun 2010 tepatnya di Jalan Diponegoro. Semakin tahun, semakin banyak orang berjualan dengan moko. Hingga akhirnya terbentuk Paguyuban Moko Dipo pada tahun 2012 lalu.
“Kita ini jumlah anggotanya ada sekitar 80 orang. Kita di paguyuban berjualan mulai dari Museum Geologi sampai RRI,” ujar Sony.
Paguyuban, kata Sony, sebenarnya sudah sangat bosan dan lelah terus kucing-kucingan dengan aparat selama bertahun-tahun ini. Namun hingga kini pihaknya mengaku terus mendapat penindakan tanpa ada pembinaan apalagi solusi dari pemerintah.
“Kita hanya butuh solusi, kepastian. Kepastian izin dan waktu berjualan. Kita pastikan Paguyuban Moko Dipo siap ditata. Karena kita ingin berjualan dengan nyaman dan aman juga. Apa pun kata pemerintah kita siap, yang penting ada solusi dan kepastian itu,” ujarnya.
Selain solusi jangka panjang, pihaknya meminta agar pemerintah bisa memberi solusi jangka pendek untuk sisa akhir menjelang lebaran tahun ini. Sebab seluruh pedagang moko sudah mengeluarkan modal hingga puluhan juta sebagai modal berjualan tahun ini.
“Kita minta solusi, minimal untuk tujuh hari ke depan ini seperti apa,” tandas Sony.
Terkait hal itu, Pjs Wali Kota BandungMuhamad Solihin meminta agar pedagang mobil toko (moko) untuk bisa saling menghargai hak orang lain dan tidak mementingkan ego untuk mencari keuntungan semata.
Secara prinsip, kata Solihin, moko boleh saja berjualan asal tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
“Moko ini bagian dari kreativitas warga, tapi mereka harus menghargai orang lain,” ujar Solihin saat diminta tanggapannya soal pedagang moko meminta solusi, Jumat (8/6/2018).
“Kalau di Diponegoro jelas-jelas ada larangan parkir. Jangankan parkir, setop saja di sana dilarang. Apalagi ini parkir berjam-jam untuk melakukan aktivitas bisnis,” katanya.
Solihin mengatakan jika seperti itu maka pedagang untung namun banyak masyarakat yang rugi karena merasa terganggu dengan kemacetan yang ditimbulkan.
“Kalau mereka berjualan di tempat lain kita tidak akan melarang,” ucapnya.
Saat ini Solihin memastikan tim gabungan yang terdiri Satpol PP, Dishub, Polri dan TNI masih akan terus melakukan tindakan persuasif agar pedagang moko bisa lebih sadar terhadap kesalahan yang telah diperbuat.
“Mereka harus sadar dulu. Kami melaksanakan tugas ini amanah masyarakat. Jadi mereka jangan berpikir untuk kepentingan mereka saja. Masyarakat yang dirugikan juga banyak,” katanya.
“Jangan selalu berpikir ‘abdi mah mencari nafkah’, da batur oge sama mencari nafkah. Kita jangan terlalu menuntut hak karena orang lain juga punya hak untuk menggunakan fasilitas umum,” lanjut Solihin.
Pihaknya memastikan ke depan akan melakukan pendataan dan pembinaan terhadap pemilik moko. Sebab selain jumlah yang belum terdata, moko juga hingga kini masih bebas dari pajak.
“Moko itu silakan berjualan sementara ini, tapi jangan di tempat yang dilarang. Harus diingat semua pihak tidak hanya moko tapi PKL juga kalau mereka menuntut hak, orang lain juga berhak menuntut hak. Pejalan kaki kan terganggu, orang parkir mau salat di Pusdai kahalangan, ditegor ku nu bade netepan kalahkan ambek. Kita harus intropeksi diri, karena semua punya hak,” tandas Solihin.
Leave a Reply