Baru Setengah Tahun, Komisi Informasi Jabar Tangani Lebih 100 Sengketa Informasi

Terasjabar.co – Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat hampir setiap minggu menyelenggarakan Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Hal itu guna merespon permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan warga Jawa Barat yang makin tahun makin banyak. Pada pertengahan tahun ini saja, sudah lebih seratus permohonan penyelesaian sengketa informasi masuk ke meja Panitera Komisi Informasi Jawa Barat.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pun terus berupaya melaksanakan prinsip cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana dalam setiap penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh warga Jawa Barat. “Walaupun tentu tidak semua Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dapat terpuaskan oleh layanan kami, tetapi setidaknya kami tetap berkomitmen untuk konsen melakukan berbagai perbaikan. Kami terus berupaya meningkatkan layanan penyelesaian sengketa informasi publik,” kata Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Dr. H. Ijang Faisal, M.Si.

Menurut Komisioner Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Husni Farhani Mubarak, S.H., M.Si. yang didampingi Panitera Nandi Sobandiana, S.H., pada minggu pertama Juni 2023 saja, Komisi Informasi konsen menyelenggarakan sidang untuk dua belas register sengketa informasi yang terbagi dalam dua hari, Rabu dan Kamis (7-8-/06) di Ruang Sidang Komisi Informasi Jawa Barat Jalan Turangga Bandung.

Keduabelas register sengketa informasi publik tersebut terbagi dalam dua hari, yakni, pada hari Rabu (7/6) tujuh register sengketa informasi dan pada Kamis (8/6) lima register. Pada Rabu disidangkan nomor register 2171/KA23/PSI/PSI/ KIJBR/II/2023 antara Pemohon Tommy Theodorus dengan Termohon Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Dokumen. Nomor register 2023/KA12/PSI/KI JBR/IV/2022 antara Pemohon LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (LSM Korek) dengan Termohon Pemerintah Kabupaten Sumedang Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan. Nomor register 2134/KB1/PSI/KI-JBR/XII/2022 antara Pemohon Sarbat Samsudin dengan Termohon Pemerintah Desa Bojong Sari Kecamatan Kudung Waringin Kabupaten Bekasi. Nomor register 2133/KB1/PSI/KI JBR/XII/2022 antara Pemohon Sarbat Samsudin dengan Termohon Pemerintah Desa Sukamamur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi. Nomor register 2180/KG1/PSI/KI JBR/III/2023 antara Pemohon Suhanda dan Termohon SDN Pakuwon 1 Kabupaten Sumedang. Nomor register 2181/K G1/PSI/KI-|BR/III/2023 dengan Pemohon Suhanda dan Termohon SDN Sukaraja 1 Kabupaten Sumedang. Nomor register 2182/KG1/PSI/KI JBR/III/2023 dengan Pemohon Suhanda dan Termohon SDN Sindangraja Kabupaten Sumedang.

Pada Kamis (16/02) sengketa informasi nomor register 2149/K A3/PSI/KI-JBR/XII/2022 antara Pemohon DPD Team Operasional Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (DPD TOPANRI) Indramayu dengan Termohon Pemerintah Kabupaten Indramayu unit kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Nomor register 2141/K A4/PSI/KI-JBR/XII/2022 antara Pemohon DPD Team Operasional Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (DPD TOPAN RI) dengan Termohon Indramayu Pemerintah Kabupaten Indramayu Unit Kerja Dinas Pendidikan. Nomor register 2167/K F1/PSI/KI-JBR/II/2023 antara Pemohon Usep Usman Nawawi, S.H., dengan Termohon Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Garut. Nomor Register 2125/K A15/PSI/KI-JBR/XI/2022 antara Pemohon DPD Team Operasional Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (DPD TOPAN RI) Indramayu dengan Termohon Pemerintah Kabupaten Indramayu Unit Kerja Diskoperindag. Nomor register 2088/KB3/PSI/KI-JBR/VI/2022 antara Pemohon DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) dengan Termohon Pemerintah kota Bekasi (PPID Utama).