Dari Sidang Sengketa Informasi: Informasi Anggaran Desa Mulai Jadi Primadona

Terasjabar.co – Akhir-akhir ini tampaknya ada kecenderungan Informasi tentang Anggaran Pemerintahan Desa mulai menjadi primadona. Setidaknya, hal itu terungkap dari persidangan Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Rabu-Kamis (15-16/6/2022) di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Jalan Turangga Bandung. Dari sepuluh register sengketa informasi, lima di antaranya sengketa informasi antara warga negara dengan Pemerintahan Desa.

Kesepuluh sengketa informasi tersebut, yakni, nomor register 2073/KB1/PSI/KI-JBR/V/2022 atas nama pemohon Aan Ade Warino terhadap termohon Pemerintah Desa Karyasari Kabupaten Karawang dan nomor register 1995/KB1/PSI/KI-JBR/II/2022 antara Ade Surahman dengan Pemerintah Desa Tanjungsari Kec Cangkuang Kabupaten Bandung dengan pokok informasi yang diminta mengenai peraturan-peraturan desa dan data inventaris/aset dan keuangan. Agenda sidang kedua sengketa informasi tersebut Sidang Pembacaan Putusan (SPP) dan Pemeriksaan Awal 3 (PA 3).

Ketiga, nomor register A40/PSI/KI-JBR/IV/2022 atas nama Aan Ade Warino terhadap Pemerintah Kabupaten Karawang Unit Kerja Pemerintah Kecamatan Majalaya dengan pokok informasi yang diminta perihal Profil Badan Publik, Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan dengan agenda Sidang Pembacaan Putusan (SPP).

Kemudian dilanjutkan, agenda sidang Pemeriksaan Awal 2 (PA 2) dengan nomor register 1996/KA40/PSI/KI-JBR/II/2022 atas nama pemohon Ade Surahman dengan termohon Pemkab Bandung Unit Kerja Kecamatan Cangkuang dan nomor register 1997/KA44/PSI/ KI-JBR/II/2022 terhadap termohon Pemerintah Kabupaten Bandung Unit Kerja DPMD Kab. Bandung dengan informasi yang diminta mengenai DRK Desa Tanjungsari 2021, LPJ Desa Tanjungsari 2021 dan SK BPD versi Camat.

Sidang sengketa informasi pada hari Kamis (16/6/2022), dimulai dengan nomor register 1999/KB1/PSI/KI-JBR/II/2022 dengan pemohon Warno Suwira dan termohon Pemerintah Desa Karangsatu Kabupaten Bekasi, nomor register 1983/KA4/PSI/KI-JBR/XII/2021 antara pemohon Ali Mukmin dengan termohon Pemerintah Kabupaten Bekasi Unit Kerja Dinas Pendidikan dengan pokok informasi yang diminta keduanya perihal Profil Badan Publik, Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan.

Selanjutnya, sidang sengketa informasi nomor register 2015/KB1/PSI/KI-JBR/III/2022 antara pemohon Lukman Nurhakim terhadap termohon Pemerintah Desa Waringin Jaya Kecamatan Kedungwarigin Kabupaten Bekasi dan nomor register 1949/KA39/PSI/ KI-JBR/VIII/2021 antara pemohon Budi Ripa terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Bekasi dengan pokok informasi yang diminta mengenai Peraturan-peraturan Desa, Anggaran Desa, dan lain-lain.

Bagikan :

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 × 3 =