Pemprov Jabar Anggarkan Kenaikan BPJS Kesehatan untuk PBI

Terasjabar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan kenaikan iuran BPJS PBI (penerima bantuan iuran) sudah diantisipasi dalam anggaran tahun 2020. Untuk memenuhi iuran BPJS Kesehatan PBI, Pemprov Jabar menganggarkan hingga Rp 800 miliar untuk menanggung 40 persen dari total iuran PBI yang saat ini dipatok Rp 42.000.

Sementara berdasarkan data dari Dinas Sosial yang terakhir jumlah peserta BPJS PBI yang disubsidi oleh APBD Jabar mencapai 4,048 juta jiwa.

Pj Sekda Jabar Daud Achmad menuturkan, untuk 2020 pihaknya baru merencanakan Rp 600 miliar untuk menutup BPJS PBI dari APBD Jabar. Namun dengan adanya kenaikan iuran tersebut, pihaknya memperkirakan anggaran yang harus disediakan mencapai Rp 830-850 miliar.

“Soal anggaran untuk BPJS, sementara kita ada di angka perencanaan di angka Rp 600 miliar, tapi itu belum fix, angkanya sebelum kenaikan. Perkiraan kasar kalau dengan jumlah kepersertaan sekarang dikali Rp 16.000 kita harus nambah Rp 230-250 miliar berarti Rp 800 miliaran,”kata Daud, di EL Royal Hotel dalam Rapat Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota 2019, Kamis (31/10/2019).

Diakui dia, jumlah tersebut masih dalam perkiraan. Pihaknya sendiri masih menunggu data penerima BPJS PBI dari kota dan kabupaten.

Sementara, tahun ini, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 403 miliar (per Agustus 2019) yang diberikan kepada 3 juta jiwa masyarakat miskin.

Di sisi lain, setiap tahunnya iuran BPJS PBI menjadi bagian dari pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan untuk perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), juga permodalan.

“Untuk rutilahu kurang lebih 15.000 unit kali Rp 10-17,5 juta. Akses permodalan Rp 50 miliar, dan untuk 2020 kurang lebih sama,” tambah Daud.

Sementara itu, Ridwan Kamil mengatakan, terkait dengan kenaikan iuran BPJS pihaknya masih mengaji asuransi kesehatan swasta. Namun saat ini pihaknya berupaya agar anggaran kesehatan untuk masyarakat miskin tetap tercover dalam APBD.

“Intinya dalam APBD provinsi sudah dihitung kenaikannya, kita akan mengc-over yang tidak mampu yah. Kita lakukan pengkajian, intinya jangan ada warga Jabar yang tidak tercover asuransi kesehatan apapun itu,”ucap dia.