500.000 Warga Miskin Jabar Belum Terakomodasi BPJS Kesehatan PBI

Terasjabar.co – Sekitar 500.000 orang warga Jawa Barat yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Jawa Barat belum terakomodasi sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI (penerima bantuan iuran).

Dengan adanya 923.895 peserta BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan, kemungkinan besar 500.000-an warga Jabar yang masuk dalam DTKS bisa terakomodir.

Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin Dinsos Provinsi Jabar, Marwini mengatakan, jumlah peserta BPJS PBI di Jabar mencapai 16.461.207 orang, di antaranya tidak tepat sasaran sehingga muncul angka yang dinonaktifkan dari BPJS pusat.

Sementara berdasarkan DTKS ada 500.000 lebih ada berhak menjadi peserta BPJS PBI yang saat ini masih menunggu hasil akhir verifali yang dilakukan oleh pemerintah kota dan kabupaten.

“Asumsinya dengan peserta yang di-nonaktifkan tersebut yang 500.000 itu bisa masuk,”ujar Marwini pada Coffee Morning Dinas Sosial, di Jalan Amir Machmud, Kota Cimahi, Jumat, 20 September 2019.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih menunggu verifali dari masing-masing kota kabupaten yang ditargetkan pada Desember ini sudah tuntas sehingga mulai Januari 2020 nanti sudah ada perbaikan data peserta BPJS PBI.

“Kalau bisa sebelum Desember sudah masuk dalam usulan Dinsos kabupatn kota ke Kemensos untuk dilakukan perangkinga dan dicek kembali. Kalau masuk DTKS, pasti akan jadi calon penerima. pada Januari 2020 nanti,” ucap dia.

Untuk melancarkan verifali data peserta yang dinonaktifkan maupun data yang akan diakomodir pada kepesertaan BPJS PBI tersebut BPJS pusat menggandeng pihak ketiga yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) karena jumlah yang harus diverifali hampir mencapai 1 juta peserta.

BKI sudah berkoordinasi dengan Kementrian Sosial melalui pusdatinnya. Mereka akan pakai sistem yang biasanya digunakan untuk verifali dan pendataan dari pusdatin .

“(BKI) mereka akan melakukan home visit dan verifali kondisi nyata calon penerima BPJS. Nanti hasilnya dibawa ke kabupaten kota. BKI sudah kompromi akan melibatkan dengan petugas di lapangan. BKI pun mengedukasi masyarakat juga,” ujar dia.

Diakui dia, BKI hanya bekerja di 14 wilayah yang jumlah peserta non aktifnya cukup banyak seperti Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung dan Karawang. Sisanya 13 kota kabupaten diverifali oleh petugas dari dinas sosial masing-masing.

“Kita pantau sampai menunggu respon dari masyarkaat. Almadulillah di Jabar tidak krusial,” ucap dia.

Dia menambahkan, bagi mereka yang dinonaktifkan, otomatis mereka tidak bisa menikmati pelayanan BPJS PBI kecuali berpindah menjadi peserta BPJS Non PBI. Selain itu jika mereka tidak mampu namun dinonaktifkan maka menunggu hasil verifali.

Sementara menurut Kepala Dinas Sosial Jabar, Dodo Suhendar, ada beberapa penyebab PBI BPJS Kesehatan dinon-aktifkan. Pertama, ada masalah dengan NIK nya. Mereka, memiliki NIk tapi invalid. Kedua, karena memang tak masuk dalam daftar penerima berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial. Ketiga, karena memang harus divalidasi ulang akibat 2 tahun tak memanfaatkan layanan kesehatan.

“Kan yang tak memanfaatkan layanan kesehatan ini harus divalidasi lagi masih ada atau tidak jadi kalau sudah pindah ke tempat lain nanti bisa dilengkapi,” katanya.