DPRD Jabar Dorong Pemerintah Daerah Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat

Terasjabar.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya turut mempertanyakan pernyataan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai tingginya investasi di Jawa Barat. Selain itu, pada saat bersamaan ada eksodus dari pengusaha yang hengkang dari Jawa Barat ke daerah lain karena alasan tingginya upah kerja di Jawa Barat.

Namun di lain sisi, tuntutan kehidupan layak masyarakat Jawa Barat juga semakin tinggi. Dengan demikian, dalam menetapkan upah minimum padat karya ini harus sangat berhati-hati.

“Investasi itu penting dan harus ada dampak terhadap perbaikan mutu kesejahteraan masyarakat. Buruh menuntut upah tinggi karena beban (kebutuhan) hidupnya juga semakin tinggi. Ini tidak bisa dilihat dari sisi mengenai hubungan industrial, tetapi juga peran pemerintah yang seharusnya mampu mendorong tingkat daya beli semakin kuat dan mampu menahan laju harga kebutuhan pokok masyarakat,” ujar dia, Kamis (31/10/2019).

Asep menuturkan, jika saat ini pemerintah mampu menjalankan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai programnya secara optimal, maka pihaknya meyakini daya beli masyarakat akan menguat. Sehingga, masyarakat tidak terbebani dengan mahalnya kebutuhan pokok karena mampu membelinya. Selain itu, pemerintah juga wajib menyediakan infrastruktur memadai agar ongkos produksi tidak melebihi batas kewajaran.

“Pangkal masalahnya kan di daya beli. Kalau daya beli masyarakat kuat, saya yakin kebutuhan hidup layak masyarakat akan tercukupi. Pembenahan daya beli ini kan ada di pemerintah. Selain itu, pengusaha juga akan nyaman dan aman berinvestasi di Jawa Barat. Tingginya permintaan upah ini kan untuk mengimbangi harga kebutuhan hidup yang saat ini serba mahal,” ujarnya.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *