Pergantian Nama Provinsi Jabar, Tunggu Persetujuan Sejumlah Pihak

Terasjabar.co – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil buka suara terkait wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, segala perubahan memerlukan kesepakatan dari sejumlah pihak. Tak terkecuali mengenai usulan perubahan nama Provinsi Jabar.

“Di mana-mana hidup ini adalah kesepakatan, jadi perubahan itu silakan selama ada kesepakatan,” ucap Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/9/2019).

Selain itu, Emil menilai bermacam cara bisa dilakukan terkait perubahan ini. Salah satunya yakni melalui uji publik untuk mengukur sejauh mana pergantian nama Provinsi Jabar dapat direalisasikan.

“Mencari kesepakatannya itu yang harus dicari, apa harus ada uji publik apakah ada survei atau poling, itu kan harus dipikirkan,” katanya.

Kendati demikian, Emil mengapresiasi segala bentuk usulan, khususnya yang memiliki maksud untuk memajukan Provinsi Jabar. Hanya saja, perubahan tersebut mesti mendapatkan persetujuan dari sejumlah pihak demi terciptanya kondusifitas.

“Jadi saya apresiasi inisiatifnya saya kira itu wajar dan baik, nanti memastikan bahwa aspirasi itu mendapatkan ruang untuk masyarakat itu yang harus dicari,” tandasnya.

Diketahui, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat memang bukan hal baru. Bahkan telah digulirkan saat Provinsi Jawa Barat didirikan. Provinsi Jawa Barat yang wilayahnya merujuk Staatblad Nomor 378 itu dibentuk melalui UU No.11/1950.

Salah satu alasan pergantian nama adalah mempertegas identitas masyarakat Sunda. Perubahan tersebut untuk mengikat budaya yang mulai terkikis dan sulit didapati di daerah asal akibat globalisasi.

Secara yuridis, penggantian nama wilayah sudah biasa terjadi di Indonesia dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum. Misalnya Irian Jaya menjadi Papua, Aceh menjadi Nangroe Aceh Darussalam.