Pasca Munculnya Kasus Meikarta, Skema Tata Ruang di Jabar Berubah? Ini Kata Sekda Jabar

Terasjabar.co- Kasus dugaan suap izin proyek Meikarta masih bergulir dalam penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini.

Lalu, apakah proyek ini memiliki dampak terhadap revisi tata ruang di Jawa Barat? Sekda Pemprov Jabar, Iwa Karniwa, mengaku belum dapat memastikan hal tersebut.

“Kami belum bisa (memastikan), karena (RTRW) masih proses pembahasan, disesuaikan dengan peraturan lebih tinggi,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Sate, Rabu (9/1/2019).

Saat ini, Pemprov Jabar memang sedang membahas mengenai revisi perda tata ruang dan tata wilayah di Jawa Barat.

Dalam perencanaan tata ruang dan tata wilayah di Jawa Barat, kata Iwa, disesuaikan aturan lebih tinggi dari pemerintah pusat. Di antaranya termasuk pada penyesuaian proyek strategis nasional.

“Kawasan strategis nasional yang kondisi objektif sebagai bahan pertimbangan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan 10 pejabat Pemkab Bekasi ditangkap KPK terkait dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta.

Pejabat Pemkab Bekasi yang ditangkap di antaranya adalah Kabid Tata Ruang Dianas PUPR Neneng Rahmi, Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, Kepala DPMPTSP Dewi Tisnawati, Kabid Dinas Kebakaran Asep Buchori, Mantan Kepala DLH Daryanto, staf Dinas DPMPTSP, Kasimin, dan Kepala Bidang Penerbitan dan Bangunan Dinas DPMPTSP Sukmawatty.

Selain itu, Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, juga saat ini menjadi tersangka dalam kasus ini.