Fadli Zon Sebut Lembaga Survei Meleset Ratusan Persen di Pilgub Jabar

Terasjabar.co – Gerindra dan PKS belum juga mengakui kekalahan di Pilgub Jabar dan Jateng. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan kredibilitas lembaga survei terkait Pilkada Serentak 2018.

“Untuk melindungi kepentingan publik, keterlibatan lembaga survei dalam pilkada dan pemilu perlu diatur kembali,” kata Fadli dalam keterangannya, Sabtu (30/6/2018). Dia juga mencuitkan hal ini lewat akun Twitter-nya @fadlizon.

Baca Juga: Konroversi Fadli Zon Bandingkan Lembaga Survey Vs Dukun

Fadli berbicara tentang alasannya mempertanyakan kredibilitas lembaga survei. Dia mencontohkan Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah, terdapat selisih yang jauh antara angka hasil survei yang dirilis sebelum pilkada dan hasil quick count atau hitung cepat dan real count KPU.

Fadli pun mengingatkan agar lembaga survei transparan. Lembaga survei tidak boleh mendapat keuntungan finansial dari partai politik atau kandidat tertentu tanpa mendeklarasikan siapa pihak atau kandidat yang membiayai mereka.

“Sudah menjadi rahasia umum lembaga survei sering merangkap menjadi konsultan politik dari kandidat yang berlaga, baik dalam pilkada, pemilu, maupun pilpres. Padahal publikasi lembaga survei bisa mempengaruhi preferensi masyarakat. Menurut saya, soal-soal semacam ini tak bisa diserahkan pada kode etik semata,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Fadli, jika dipelajari, aturan yang ada saat ini belum memadai dalam melindungi kepentingan publik dari kemungkinan terjadinya manipulasi terselubung oleh lembaga survei. Dia pun mencontohkan Pilkada Jawa Barat 2018.

Sebelum pilkada, hampir semua lembaga survei menempatkan elektabilitas pasangan nomor urut 3 yang diusung Gerindra, Sudrajat-Syaikhu, di urutan ketiga. Angkanya hampir seragam di bawah 10 persen.

“Tapi, seperti bisa sama-sama kita lihat dari hasil hitung cepat dan penghitungan sementara KPU, pasangan Sudrajat-Syaikhu terbukti bisa meraih suara di atas 28 persen. Meleset ratusan persen,” kritiknya.

Begitu juga di Pilkada Jawa Tengah. Menurut Fadli, pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah selalu diberi angka di bawah 20 persen, bahkan di bawah 15 persen. Padahal, menurutnya, hasil hitung suara riil sementara ini, pasangan ini melampaui angka 40 persen. Akurasi lembaga survei, menurutnya, sangat jauh meleset.

Menurut wakil Ketua DPR ini, selisih besar antara hasil survei dan angka riil hari pemilihan bukan hanya dipengaruhi persoalan metodologi, tapi juga menyembunyikan bias imagologi.

“Survei-survei itu seolah hendak mengkampanyekan citra bahwa pasangan Sudrajat-Syaikhu dan Sudirman-Ida adalah ‘underdog‘ yang tak menjanjikan, sehingga tak layak dipilih. Memang dugaan bisa benar dan bisa salah. Namun yang jelas, selain merugikan kandidat tertentu, publikasi yang akurasinya melenceng jauh semacam itu juga merugikan kepentingan publik. Publik bisa tertipu, mendapatkan informasi salah, tak akurat, bahkan disinformatif. Inilah menurut saya belum dilindungi regulasi yang ada,” paparnya.

“Lembaga survei bisa menjadikan hasil survei sebagai alat kampanye atau alat politik terselubung. Mereka tak lagi independen. Bahkan bagi kandidat yang ‘dikecilkan’ hasil survei, seperti pernah diakui Sudirman Said, itu merupakan sejenis ‘teror’,” sambungnya.

Fadli menambahkan contoh kasus kegagalan survei terkait Pilkada Jakarta yang saat itu memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

“Untuk menambah contoh kasus kegagalan lembaga survei adalah Pilkada Jakarta. Banyak lembaga selalu memenangkan Ahok-Djarot, tapi nyatanya yang menang Anies-Sandi dengan selisih signifikan. Ini yang saya sindir, jangan-jangan ramalan dukun bisa lebih tepat dibanding lembaga survei, saking jauh melencengnya prediksi survei. Mereka mengaku ilmiah, tapi hasilnya seperti main-main,” kritiknya. Yang perlu diingat, Ahok-Djarot memang menang putaran pertama Pilgub DKI 2017, namun kalah di putaran kedua.

Sejauh ini keberadaan lembaga-lembaga survei politik hanya diatur UU Nomor 1/2015 tentang Perppu Pilkada, UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, serta Peraturan KPU Nomor 10/2018. Isinya, menurut Fadli, masih sangat normatif.

Karena itu, Fadli ingin keterlibatan lembaga survei dalam pemilu dan pilpres diatur kembali, minimal oleh PKPU. Dia ingin praktik demokrasi di Indonesia sehat dan akuntablel.

“Untuk kepentingan regulasi Pemilu dan Pilpres 2019, kita perlu menegaskan norma bahwa ketika lembaga survei direkrut menjadi konsultan oleh partai politik atau kandidat tertentu, harus diposisikan sama seperti halnya tim kampanye,” papar Fadli.

“Konsekuensinya, posisi mereka sebagai konsultan harus dipublikasikan secara terbuka oleh partai politik atau pasangan calon yang merekrutnya. Agar publik menjadi tahu lembaga survei A, misalnya, merupakan konsultannya partai X atau calon Y, sehingga setiap hasil survei mereka bisa dicerna secara kritis oleh publik pemilih. Dengan begitu, risiko terjadinya manipulasi hasil survei pun bisa terminimalisasi,” sambungnya.

Selama ini, menurut Fadli, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hanya bisa meminta lembaga survei transparan dalam pendanaan survei yang mereka lakukan. Imbauan itu, menurutnya, tak cukup karena bisa saja dimanipulasi.

“Namun, jika kita bisa menyusun norma bahwa konsultan politik itu tak berbeda posisinya dengan tim kampanye, karena pada dasarnya mereka direkrut untuk memenangkan partai atau kandidat tertentu, maka parpol atau pasangan calon presiden wajib membuka siapa konsultan politik yang mereka pekerjakan. Ini menurut saya cara yang fair untuk mengawasi lembaga-lembaga survei, sekaligus melindungi kepentingan publik dari manipulasi informasi dan kemungkinan terjadinya disinformasi. Hal ini juga baik bagi demokrasi yang transparan agar lembaga survei tak jadi tim kampanye terselubung,” ujarnya.