Ketika Tangan dan Kaki Berkata: Tujuh Kata, Piagam Jakarta, dan Kotak Pandora Politik Historiografi Indonesia

Oleh:
Nunu A. Hamijaya

“Ketika Tangan dan Kaki Berkata” adalah judul puisi karya H.Taufiq Ismail yang kemudian dinyanyikan oleh Chrismansyah untuk pertama kalinya dan yang terakhir. Taufiq Ismail menuturkan bahwa lirik puisi ini ia dapatkan setelah merenungkan makna Surat Yasin ayat 65. Ayat tersebut mengisahkan tentang Hari Pengadilan di akhirat, di mana mulut manusia dikunci, lalu tangan dan kaki yang akan bersaksi atas segala perbuatan mereka di dunia.

Saat menerima draf lirik dari Taufiq Ismail, Chrisye langsung bergetar, hingga mengalami kegelisahan hebat sepanjang malam; menangis saat membaca baris demi baris kata-katanya.Akibat getaran spiritual yang terlalu kuat, dirinya mengalami kesulitan besar saat masuk ke dalam studio rekaman. Setiap kali mencoba menyanyikan bait pertama, tenggorokan Chrisye tercekat dan suaranya langsung hilang karena menangis.

Yanti (istrinya ) dan Taufiq Ismail terus memberikan dukungan moral agar Chrisye bisa lebih tenang dalam membawakannya. Setelah berdoa dan mencoba menguasai emosinya, Chrisye akhirnya berhasil merekam lagu tersebut hanya dalam satu kali take karena jika diulang, ia dipastikan akan menangis lagi. Lagu ini akhirnya dirilis dalam album Kala Cinta Menggoda (1997) dan hingga kini menjadi salah satu lagu religi paling magis dan menggetarkan hati di Indonesia.
Bagi penulis, puisi ini bukan saja bersifat personal, akan tetapi menyangkut nestapa yang dialami bangsa ini dalam moment paling bersejarah. Itulah 7 Kata yang dihapuskan.Namun, pendekatan penulis adalah berlandaskan konsep politik historiografi . Salah-satunya penulis praktekkan melalui artikel ini.

Bukan Sekedar “ TOEDJOEH KATA”

Ada saat ketika manusia tidak lagi dapat bersembunyi di balik kata-kata.Ketika mulut diam, tangan dan kaki dapat menjadi saksi. Tangan menunjukkan apa yang pernah dikerjakan. Kaki menunjukkan ke mana perjalanan diarahkan.
Begitu pula sebuah negara. Sebuah negara dapat berbicara melalui konstitusinya. Tetapi ia juga berbicara melalui hukum yang dibuatnya, lembaga yang dibangunnya, keputusan politik yang diambilnya, dan akibat yang ditinggalkannya.
Karena itu, sejarah sebuah negara tidak cukup dibaca dari apa yang pernah diucapkan para pendirinya. Sejarah juga harus dibaca dari apa yang kemudian dilakukan negara atas nama konstitusi tersebut.

Di sinilah saya melihat pentingnya membaca kembali satu peristiwa yang tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya menyimpan persoalan historiografis yang sangat besar: perubahan rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menuju rumusan final 18 Agustus 1945.

Tujuh kata yang mengubah pertanyaan sejarah

Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyepakati naskah yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Rumusan sila pertamanya berbunyi:
“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Pada 18 Agustus 1945, ketika PPKI mengesahkan UUD 1945, frasa tersebut tidak lagi terdapat dalam rumusan final. Ia digantikan dengan:
“Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Fakta tekstual ini tidak kontroversial. Bahkan sumber resmi BPIP sendiri mencatat bahwa rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 berbeda dengan rumusan final 18 Agustus 1945.
Yang menarik bukan sekadar apa yang berubah.Yang jauh lebih penting adalah: Apa makna perubahan itu bagi sanad normatif konstitusi Indonesia?
Pertanyaan tersebut membawa kita keluar dari perdebatan emosional mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita masuk ke wilayah Politik Historiografi.

Sebuah perubahan teks, sebuah persoalan historiografi

Selama ini peristiwa tersebut sering ditempatkan sebagai kisah kompromi para pendiri bangsa demi menjaga persatuan.Perspektif itu tentu merupakan salah satu bagian dari sejarah.Bahkan Mohammad Hatta sendiri dalam tulisan tahun 1978 menjelaskan bahwa tujuh kata tersebut dihapus setelah adanya keberatan dari pemimpin-pemimpin Kristen Indonesia Timur, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kesan pembedaan antara warga Muslim dan non-Muslim.
Tetapi Politik Historiografi mengajukan pertanyaan tambahan: Apakah perubahan itu hanya persoalan kompromi politik, atau sekaligus merupakan perubahan terhadap konstruksi normatif negara?

Pertanyaan ini penting karena rumusan 22 Juni bukan sekadar kalimat biasa. Ia berada dalam dokumen yang oleh proses sejarah kemudian ditempatkan sebagai salah satu tahap penting pembentukan dasar negara. Bahkan kebijakan resmi kontemporer mengenai sejarah Pancasila menempatkan 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus 1945 sebagai satu rangkaian proses lahirnya Pancasila.
Artinya, justru karena ketiga momentum itu dipandang sebagai satu rangkaian, maka perubahan antara 22 Juni dan 18 Agustus layak diaudit, bukan dilupakan.

Di sinilah “kotak Pandora” terbuka.

Saya menggunakan istilah “kotak Pandora” bukan untuk mengatakan bahwa penghapusan tujuh kata merupakan sumber tunggal seluruh persoalan Indonesia.
Itu terlalu simplistis. Maksud saya adalah: Perubahan tersebut membuka serangkaian pertanyaan yang kemudian tidak pernah benar-benar selesai dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Apa hubungan Islam dengan negara? Apa arti “Ketuhanan” dalam konstitusi? Apakah agama hanya menjadi sumber moral? Ataukah agama juga dapat menjadi sumber hukum?
Bagaimana “keadilan” memperoleh ukuran normatifnya? Bagaimana “permusyawaratan” diterjemahkan ke dalam lembaga negara? Dan yang paling mendasar: Dari mana negara memperoleh sumber legitimasi normatifnya?
Inilah kotak Pandora sesungguhnya. Bukan tujuh katanya.Melainkan pertanyaan yang ditinggalkannya.

Sanad Normatif Konstitusional

Untuk membaca persoalan tersebut, saya mengusulkan satu konsep: Sanad Normatif Konstitusional. Sebuah norma tidak lahir begitu saja.
Ia memiliki mata rantai:
sumber nilai → gagasan → rumusan → kesepakatan → norma konstitusi → institusi → praktik.

Jika sebuah mata rantai berubah, kita harus bertanya: Apa yang ikut berubah? Dengan demikian, kita tidak berhenti pada pertanyaan: “Mengapa tujuh kata dihapus?”
Kita naik satu tingkat: “Apa konsekuensi normatif dari perubahan tujuh kata tersebut terhadap konstruksi negara Indonesia?” Dan kemudian naik lagi: “Bagaimana perubahan itu ditafsirkan oleh generasi-generasi sesudahnya?”
Itulah pekerjaan Politik Historiografi.

Tangan berkata: apa yang dilakukan para pendiri negara?
Mari kita gunakan metafora tangan.Tangan menulis.Tangan menghapus.Tangan mengesahkan.Tangan membuat keputusan.Pada 22 Juni 1945, tangan Panitia Sembilan menghasilkan sebuah rumusan.Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan rumusan yang berbeda.Maka tangan sejarah meninggalkan dua jejak dokumen.22 Juni.Dan18 Agustus.Kedua dokumen itu tidak boleh dipertentangkan secara serampangan.Tetapi juga tidak boleh dilebur sedemikian rupa sehingga perubahan tekstualnya kehilangan arti. Di sinilah penelitian sejarah harus bekerja.

Kaki berkata: ke mana negara berjalan?

Jika tangan menunjukkan keputusan, maka kaki menunjukkan arah perjalanan.Setelah 18 Agustus 1945, Indonesia menjalani perjalanan konstitusional yang panjang:
UUD 1945→Konstitusi RIS→UUDS 1950UUD 1945 melalui Dekrit 1959
→UUD 1945 hasil perubahan 1999–2002.

Karena itu, rumusan 18 Agustus juga harus dibaca bersama perjalanan sesudahnya.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar: Apa yang tertulis pada 18 Agustus?
Tetapi:
Apa yang dilakukan negara terhadap prinsip-prinsip yang tertulis itu sepanjang perjalanan sejarahnya?
Di sinilah “kaki” negara mulai berbicara.

Ketika Pembukaan bertemu dengan praktik
Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara dibentuk untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembukaan juga memuat rumusan dasar negara, termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa.
Maka sebuah audit historiografis dapat bertanya: Apakah praktik negara konsisten dengan norma tersebut?

Ini pertanyaan yang sangat berbeda dari pertanyaan: “Apakah pemerintah sekarang baik atau buruk?”
Politik Historiografi tidak dimulai dari penilaian moral terhadap pemerintah tertentu.
Ia dimulai dari:
teks → norma → institusi → praktik → konsekuensi.

Jangan salahkan tujuh kata atas seluruh keadaan Indonesia

Di sinilah saya ingin mempertegas posisi tulisan ini.Tidak tepat jika dikatakan: “Penghapusan tujuh kata menyebabkan korupsi.” Tidak tepat pula: “Penghapusan tujuh kata menyebabkan kapitalisme.” Atau: “Penghapusan tujuh kata menyebabkan seluruh dekadensi moral Indonesia.”
Semua klaim tersebut membutuhkan pembuktian kausal tersendiri. Tesis yang lebih kuat adalah: Penghapusan tujuh kata merupakan salah satu titik kritis dalam pembentukan sanad normatif konstitusi Indonesia, yang kemudian melahirkan persoalan panjang mengenai hubungan agama, hukum, negara dan kekuasaan.
Dengan formulasi ini, kita tidak menjadikan tujuh kata sebagai kambing hitam. Kita menjadikannya pintu audit sejarah.

Ketika “Ketuhanan” harus berbicara

Di sinilah muncul pertanyaan yang sangat menarik.Hari ini rumusan konstitusional kita adalah:“Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dan Pasal 29 ayat (1) menyatakan: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Pertanyaannya: Apa konsekuensi normatif dari frasa tersebut?
Apakah “Ketuhanan Yang Maha Esa” hanya prinsip filosofis?Apakah ia memiliki konsekuensi terhadap pembentukan hukum?Apakah ia memiliki batas terhadap kekuasaan negara?Apakah ia mempunyai ukuran objektif tentang keadilan? Dan apabila ia mempunyai konsekuensi hukum, dari mana standar normatifnya diturunkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengatakan: “Indonesia bukan negara agama.” Sebab itu menjawab bentuk negara, bukan seluruh persoalan sumber norma negara.

Di sinilah Islam masuk sebagai pertanyaan akademik

Dalam kerangka Sanad Islam Bernegara, persoalannya kemudian menjadi lebih spesifik. Jika Islam memiliki sumber normatif berupa:
Al-Qur’an dan Sunnah, serta tradisi keilmuan: fiqh, ushul fiqh, siyasah syar’iyyah, maqashid al-syari’ah, maka pertanyaan ilmiahnya: Apakah sumber-sumber tersebut pernah digunakan oleh aktor politik Indonesia sebagai dasar untuk membangun konsep pemerintahan?
Jawabannya tidak perlu dicari dengan spekulasi.
Kita dapat menelusuri dokumen.Kita dapat membaca Sarekat Islam.Kita dapat membaca gagasan zelfbestuur.Kita dapat meneliti PSII.Kita dapat meneliti Cisayong.Kita dapat membaca Proklamasi Negara Islam Indonesia 7 Agustus 1949 dan Kanun Azasy.
Dengan demikian, persoalan Islam bernegara tidak berhenti pada teori. Ia mempunyai objek sejarah yang konkret untuk diaudit.

Dari Piagam Jakarta menuju Negara Ummat

Di sinilah tiga proyek pemikiran yang selama ini saya kembangkan bertemu.

Pertama: Politik Historiografi
Menanyakan: Siapa yang menentukan cara sejarah ditulis?

Kedua: Sanad Islam Bernegara
Menanyakan: Apakah terdapat mata rantai gagasan Islam bernegara dalam sejarah Indonesia?

Ketiga: Negara Ummat
Menanyakan: Bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi konsep normatif dan operasional tentang negara?
Maka Piagam Jakarta menjadi simpul penghubung.Ia bukan akhir.Ia adalah pintu.

NII sebagai laboratorium sejarah Negara Ummat

Jika kita ingin menguji apakah Islam pernah diterjemahkan menjadi konsep negara konkret di Indonesia, maka Negara Islam Indonesia 1949 menjadi salah satu objek yang tidak mungkin diabaikan. Proklamasi 7 Agustus 1949 secara eksplisit menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia dan menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Itu merupakan fakta tekstual yang memungkinkan penelitian bergerak dari gagasan menuju dokumen kenegaraan. Dengan demikian, NII dapat dipelajari bukan hanya sebagai: “pemberontakan terhadap Republik,” tetapi juga sebagai: proyek pembentukan negara alternatif yang harus diuji dari dokumen, struktur, hukum dan praktiknya.
Ini tidak berarti menerima seluruh klaim NII. Sebaliknya, justru karena ia mempunyai klaim kenegaraan, ia dapat diaudit.

Apakah konsepnya konsisten?Apakah konstitusinya operasional?Bagaimana struktur kekuasaannya?Bagaimana hukum Islam diterapkan?Bagaimana hubungan negara dan warga?Bagaimana posisi warga non-Muslim? Bagaimana ekonomi diatur?
Dan: Seberapa jauh praktiknya sesuai dengan norma yang diklaimnya?
Itulah penelitian.

Maka “tangan dan kaki” bukan lagi sekadar metafora

Tangan adalah dokumen.Kaki adalah praktik.Dokumen berkata: “Inilah yang kami cita-citakan.” Praktik berkata: “Inilah yang benar-benar kami lakukan.” Karena itu, sebuah negara harus dibaca melalui keduanya. Konstitusi tanpa praktik adalah janji.Praktik tanpa konstitusi adalah kekuasaan.

Dan Politik Historiografi harus menguji jarak antara keduanya.
Dari “siapa yang benar?” menuju “apa yang dapat dibuktikan?”
Ini mungkin perubahan paling penting dalam cara kita membaca sejarah.Perdebatan tentang Piagam Jakarta selama ini sering terjebak dalam pertanyaan:
Islam atau nasionalisme?Saya ingin menggesernya menjadi: Apa yang sebenarnya disepakati? Apa yang diubah? Siapa yang mengubah? Apa dasar perubahan itu? Bagaimana perubahan tersebut ditafsirkan? Apa konsekuensi konstitusionalnya? Bagaimana praktik negara kemudian bergerak?
Pertanyaan seperti ini membuat sejarah dapat diperiksa. Dan ketika sejarah dapat diperiksa, ia tidak lagi menjadi sekadar keyakinan.

Kotak Pandora itu kini terbuka
Mungkin itulah makna terdalam dari metafora “Ketika Tangan dan Kaki Berkata.”Tujuh kata tidak perlu dijadikan sumber segala dosa bangsa.Tetapi tujuh kata dapat menjadi kunci untuk membuka sebuah kotak pertanyaan yang selama ini belum selesai.
Di dalamnya terdapat:Islam dan negara.agama dan hukum.konstitusi dan kekuasaan, kesepakatan dan perubahan.teks dan praktik. sejarah dan historiografi.
Dan akhirnya: negara seperti apa yang sebenarnya hendak dibangun oleh para pendiri Indonesia?

Sejarah pada akhirnya akan menjadi saksi

Kita boleh berdebat.Kita boleh mempunyai tafsir berbeda.Tetapi dokumen tetap ada.Piagam Jakarta tetap ada.UUD 1945 tetap ada.Risalah dan kesaksian para pelaku tetap dapat diteliti.Konstitusi yang berlaku hari ini juga dapat dibaca.Dan praktik negara meninggalkan jejaknya sendiri.Karena itu, sejarah tidak hanya berkata melalui mulut para tokohnya.
Ia berkata melalui tangan yang menulis, tangan yang menghapus, tangan yang mengesahkan.Dan ia berkata melalui kaki yang membawa negara berjalan dari satu sistem konstitusional menuju sistem lainnya.

Epilog: membuka pintu penelitian

Karena itu, saya tidak ingin tulisan ini ditutup dengan sebuah vonis.Saya justru ingin membukanya dengan sebuah pekerjaan penelitian.Piagam Jakarta 22 Juni 1945 adalah titik pertama.Perubahan tujuh kata pada 18 Agustus 1945 adalah titik kritis.Perjalanan konstitusi Indonesia sesudahnya adalah medan pengujian.Sanad Islam Bernegara adalah salah satu sanad alternatif yang perlu dilacak. Negara Islam Indonesia 1949 adalah salah satu laboratorium historis untuk menguji bagaimana gagasan Islam diterjemahkan menjadi proyek kenegaraan.

Dan Politik Historiografi adalah pisau untuk membandingkan bagaimana semua itu kemudian ditulis, diwariskan, dipertahankan, atau mungkin diputus dalam memori sejarah Indonesia.

Maka pertanyaan akhirnya bukan: “Apakah tujuh kata itu benar atau salah?”
Melainkan: “Apa yang terjadi terhadap Indonesia setelah tujuh kata itu berubah?”
Dan pertanyaan berikutnya bahkan lebih penting: “Sanad normatif apa yang kemudian membentuk negara Indonesia?”
Di situlah penelitian sesungguhnya dimulai.Sebab ketika kata-kata diperdebatkan, dokumen berbicara.Ketika dokumen ditafsirkan, institusi berbicara.Ketika institusi diuji, praktik negara berbicara.Dan ketika semuanya berbicara— sejarah menjadi saksi.

Penutup: Ketika Sejarah Tidak Lagi Bisa Dibungkam

Pada akhirnya, persoalan tujuh kata bukan semata-mata persoalan tentang kalimat yang pernah ditulis lalu dihapus. Ia adalah pintu masuk untuk membaca kembali sanad normatif perjalanan Indonesia: dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945, pengesahan UUD 18 Agustus 1945, perubahan-perubahan konstitusi, hingga praktik negara hari ini. Kita tidak perlu tergesa-gesa menyimpulkan bahwa satu keputusan sejarah menjadi penyebab seluruh persoalan bangsa. Tetapi kita juga tidak boleh menganggapnya sebagai catatan kecil yang selesai begitu saja. Ketika sebuah rumusan berubah, sejarah berhak bertanya apa yang ikut berubah bersamanya. Dan ketika negara kemudian berjalan, tangan yang menulis konstitusi, tangan yang mengubahnya, serta kaki yang membawa negara menempuh sejarahnya, semuanya meninggalkan kesaksian.

Tugas Politik Historiografi adalah mendengarkan kesaksian itu dengan keberanian dan kejujuran: bukan untuk menghidupkan kembali pertengkaran masa lalu, melainkan untuk menemukan kembali sanad nilai yang membentuk negara ini. Sebab pada akhirnya, sejarah bukan hanya milik mereka yang pernah memenangi pertarungan politik. Sejarah juga milik mereka yang berani membuka kembali arsip, membaca kembali dokumen, dan bertanya: dari mana negara ini datang, atas nilai apa ia didirikan, dan ke mana sesungguhnya ia sedang berjalan?