SANAD NORMATIF KONSTITUSIONAL NEGARA UMMAT: Jejak Historiografi Umat Islam Bangsa Indonesia

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan Publik)

Terasjabar.co – Ada pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mendasar: Apakah Islam hanya menjadi sumber moral bagi negara Indonesia, atau dapat menjadi sumber normatif sekaligus operatif bagi konstitusi dan pemerintahan?

Pertanyaan ini biasanya segera berubah menjadi perdebatan:Indonesia negara Islam atau bukan? Menurut saya, pertanyaan tersebut terlalu cepat membawa kita kepada kesimpulan politik.

Ada pertanyaan yang lebih ilmiah: Apakah dalam sejarah Indonesia pernah terdapat gagasan dan proyek kenegaraan yang secara eksplisit menjadikan Islam sebagai sumber hukum, legitimasi dan tata pemerintahan?

Jika jawabannya ada, maka kita harus membacanya sebagai bagian dari sejarah Indonesia, bukan terlebih dahulu menilainya melalui label yang diberikan oleh pemenang sejarah.

Di sinilah konsep Sanad Normatif Konstitusional menjadi penting.

Apa itu Sanad Normatif Konstitusional?

Dalam pengertian yang saya kembangkan, Sanad Normatif Konstitusional adalah mata rantai yang menghubungkan:sumber nilai → prinsip dasar → norma hukum → institusi → mekanisme pemerintahan → praktik kenegaraan. Dengan kerangka tersebut, sebuah sistem konstitusi tidak cukup hanya memiliki slogan moral. Ia harus mampu menjawab pertanyaan: Dari mana nilai berasal? Bagaimana nilai menjadi norma? Siapa yang menafsirkan norma? Bagaimana norma diterapkan? Apa mekanisme ketika terjadi pelanggaran?

Dengan kata lain: Konstitusi bukan hanya teks. Konstitusi adalah sistem nilai yang dioperasionalkan menjadi sistem kekuasaan.

Apakah Islam memiliki sumber normatif?

Di sinilah posisi Islam berbeda dengan sebuah ideologi politik modern yang lahir dari suatu zaman tertentu.Islam memiliki sumber normatif utama: Al-Qur’an dan Sunnah.

Al-Qur’an memberikan prinsip mengenai keadilan, musyawarah: tentang hukum: “Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.” (QS. Al-Ma’idah: 49)

Dan tentang tanggung jawab manusia: “Sesungguhnya Allah tidak menyuruh berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan.” (QS. An-Nahl: 90)

Yang penting, ayat-ayat tersebut bukanlah teks konstitusi modern. Tetapi ia menyediakan norma dasar yang dapat menjadi sumber bagi konstruksi hukum dan politik. Di sinilah kita harus membedakan wahyu sebagai sumber normatif. Dengan konstitusi sebagai produk hukum manusia. Konstitusi tidak turun dari langit. Yang turun adalah wahyu. Manusia kemudian melakukan ijtihad kelembagaan dan hukum untuk menerjemahkan prinsip wahyu ke dalam tata negara.

Islam tidak hanya mempunyai “nilai”; ia mempunyai perangkat operatif

Di sinilah argumentasi menjadi lebih penting.Kalau Islam hanya memberikan nilai moral seperti: jujur, adil, amanah, maka kita dapat bertanya: Apa bedanya dengan hampir semua filsafat moral lainnya? Tetapi tradisi politik Islam memiliki perangkat konseptual yang jauh lebih luas.

Misalnya:

Syura: mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah.

Amanah: basis etika kekuasaan.

‘Adl: prinsip keadilan.

Bay’ah: konsep legitimasi politik.

Imamah: kepemimpinan politik.

Hisbah: pengawasan terhadap kemaslahatan publik.

Siyasah syar’iyyah: pengelolaan urusan publik berdasarkan prinsip syariat.

Maqashid al-Syari’ah: orientasi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam formulasi klasik yang kemudian dikembangkan para ulama.

Artinya, Islam memiliki vocabulary politik dan hukum yang memungkinkan prinsip normatif diterjemahkan ke dalam institusi.

Tetapi apakah itu berarti Al-Qur’an adalah konstitusi?

Tidak. Dan menurut saya, justru di sinilah kita harus tegas. Al-Qur’an bukan UUD 1945 versi Arab. Tidak ada alasan metodologis untuk memaksakan format konstitusi modern kepada Al-Qur’an. Yang dapat dikatakan adalah: Al-Qur’an dan Sunnah menyediakan sumber normatif, sedangkan konstitusi merupakan hasil ijtihad manusia dalam menginstitusionalisasikan prinsip tersebut.

Dalam sejarah Islam sendiri terdapat berbagai bentuk pemerintahan. Karena itu: Islam dapat mempunyai prinsip konstitusional tanpa harus memiliki satu model konstitusi teknis yang tunggal untuk seluruh zaman. Ini justru membuat argumen “Islam sebagai sumber konstitusional” lebih kuat.

Konstitusi juga mempunyai sanad

Sebuah negara tidak lahir dari ruang kosong.Sebelum konstitusi terdapat gagasan. Sebelum gagasan menjadi hukum terdapat nilai. Dan sebelum nilai menjadi institusi terdapat aktor sejarah yang memperjuangkannya. Karena itu, saya mengusulkan formula: Sumber nilai → prinsip → norma → institusi → konstitusi → praktik negara.

Rangkaian inilah yang saya sebut Sanad Normatif Konstitusional. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya bertanya: Apa isi sebuah konstitusi? Tetapi juga: Dari mana sumber normatifnya? Siapa yang merumuskannya? Bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan menjadi institusi? Dan apakah praktik negara konsisten dengan sumber normatifnya?

Empat fondasi Negara Ummat

Dalam kerangka yang saya kembangkan, konsep Negara Ummat harus berdiri di atas empat fondasi:
1. Fondasi sejarah. Adakah sanad historis perjuangan Islam bernegara?
2. Fondasi konseptual. Apa yang dimaksud dengan ummah, syariat, syura, imamah, dan siyasah syar’iyyah?
3. Fondasi filsafat keilmuan. Bagaimana sanad tersebut dibuktikan, diverifikasi dan diaudit?
4. Fondasi wahyu. Apa sumber normatif yang menjadi dasar nilai dan hukum?

Keempat fondasi ini kemudian harus bertemu dalam satu pertanyaan: Apakah gagasan Islam bernegara pernah memperoleh bentuk institusional dan konstitusional di Indonesia? Di sinilah NII menjadi penting.

Fondasi pertama: sanad sejarah

Untuk menjawabnya, kita tidak bisa langsung melompat ke 1949. Kita harus mundur.

Salah satu mata rantai yang perlu diteliti adalah Sarekat Islam dan gagasan zelfbestuur.

Dalam penelitian yang saya kembangkan, NATICO I di Bandung, Juni 1916, menjadi salah satu simpul penting. H.O.S. Tjokroaminoto menyuarakan kehendak berpemerintahan sendiri (zelfbestuur). Penelitian saya mengenai NATICO I menempatkan peristiwa tersebut sebagai titik penting yang perlu direkonstruksi kembali dalam sejarah politik umat Islam.

Tetapi saya tidak ingin melompat dari zelfbestuur langsung kepada NII. Justru sanad harus diperiksa:

SDI/SI
↓
NATICO I 1916
↓
PSII
↓
Program Azas dan Tandhim 1931
↓
Sikap Hijrah 1936
↓
Cisayong 1948
↓
NII 1949

Pertanyaannya: Apakah rangkaian tersebut benar-benar merupakan kesinambungan gagasan Islam bernegara? Itulah yang harus dibuktikan melalui dokumen, bukan sekadar diasumsikan.

Dari zelfbestuur menuju negara

Jika zelfbestuur pada 1916 merupakan kehendak berpemerintahan sendiri, maka pertanyaan berikutnya adalah: Bagaimana kehendak tersebut berkembang menjadi konsep pemerintahan?

Di sinilah dokumen-dokumen PSII, termasuk Program Azas dan Tandhim 1931 dan perkembangan Sikap Hijrah 1936, menjadi penting untuk diteliti sebagai mata rantai konseptual. Namun, sekali lagi, tidak semua kesinambungan harus dianggap identik.
Gagasan dapat berubah. Aktor dapat berubah. Strategi dapat berubah. Bahkan tujuan politik dapat mengalami transformasi. Karena itu, sanad bukan berarti garis lurus. Sanad adalah mata rantai yang mungkin mengalami perubahan bentuk.

Fondasi kedua: Cisayong 1948

Titik berikutnya adalah Cisayong 1948.

Sumber-sumber penelitian mengenai Darul Islam menunjukkan bahwa pada Februari 1948 berlangsung konferensi di Pangwedusan, Cisayong, yang melibatkan tokoh-tokoh dan cabang Masyumi dari berbagai wilayah Jawa Barat. Sumber akademik yang menggunakan arsip juga menunjukkan bahwa forum tersebut berkaitan dengan upaya mengorganisasi perlawanan Islam dan pembentukan struktur politik serta militer alternatif di tengah situasi Revolusi dan Perjanjian Renville.
Ini penting.Sebab Cisayong tidak lagi hanya berbicara tentang: “umat melawan kolonialisme.”

Ia mulai menyentuh pertanyaan: Siapa yang memerintah? Bagaimana wilayah diatur? Siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan? Bagaimana hukum dijalankan?

Dengan kata lain, kita mulai bergerak dari gerakan sosial-politik menuju problem pembentukan negara.

NII 7 Agustus 1949: ketika gagasan menjadi klaim negara

Satu setengah tahun kemudian terjadi peristiwa yang secara historiografis jauh lebih jelas:

7 Agustus 1949.

S. M. Kartosuwirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Teks proklamasi yang tersedia menyatakan secara eksplisit: “Kami Ummat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia.”

Kemudian dinyatakan: “Maka hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia itu ialah: Hukum Islam.”

Dua kalimat tersebut sangat penting bagi penelitian ini. Sebab untuk pertama kalinya dalam rangkaian sanad yang sedang kita teliti, kita tidak lagi hanya menemukan aspirasi berpemerintahan sendiri.

Kita menemukan klaim pembentukan negara. Dan negara tersebut secara eksplisit menyatakan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku.

Di sinilah Sanad Normatif menjadi konkret

NII tidak berhenti pada Proklamasi.

Dalam sumber-sumber mengenai NII, terdapat pula Kanun Azasy, yang berfungsi sebagai dokumen konstitusional.Kajian akademik mengenai NII mencatat bahwa Kanun Azasy dirancang sebelum Proklamasi 1949 dan menempatkan Islam sebagai landasan hukum, dengan Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber tertinggi; dokumen tersebut juga memuat struktur pemerintahan dan lembaga seperti Majelis Syuro.

Di sini kita menemukan mata rantai yang sangat penting:

Wahyu
↓
Islam sebagai dasar hukum
↓
Proklamasi NII
↓
Kanun Azasy
↓
struktur pemerintahan
↓
pelaksanaan hukum

Ini jauh lebih konkret daripada sekadar mengatakan:“Islam mengajarkan keadilan.” Kita sudah memasuki wilayah: bagaimana sebuah klaim normatif diterjemahkan menjadi dokumen kenegaraan.

Inilah perbedaan Negara Ummat sebagai teori dan sebagai objek sejarah

Sebelum NII, kita dapat berbicara tentang gagasan.Setelah NII, kita memiliki dokumen negara yang dapat diaudit. Karena itu NII mempunyai nilai khusus bagi konsep Negara Ummat. Bukan karena kita harus terlebih dahulu menyatakan bahwa NII benar. Tetapi karena NII memungkinkan kita mengajukan pertanyaan empiris: Bagaimana umat Islam pada 1949 mencoba menerjemahkan Islam menjadi negara?

Kita dapat membuka dokumennya. Kita dapat membaca konstitusinya. Kita dapat menguji struktur pemerintahannya.Kita dapat membandingkannya dengan konsep negara lain. Dan kita dapat menilai kesenjangan antara norma dan praktik. Inilah penelitian.

Fondasi ketiga: filsafat keilmuan

Di sinilah Politik Historiografi bekerja

Narasi resmi Republik selama puluhan tahun terutama mengenalkan DI/TII sebagai pemberontakan.Istilah tersebut mempunyai konteks historis: NII memang berkonflik dan berperang dengan Republik Indonesia, dan negara Republik kemudian melakukan operasi militer untuk menumpasnya. Sumber resmi pemerintah juga menempatkan DI/TII dalam kerangka pemberontakan terhadap negara.

Tetapi kategori “pemberontakan” menjawab satu pertanyaan: Bagaimana hubungan NII dengan Republik? Ia belum sepenuhnya menjawab pertanyaan lain: Apa konsepsi negara yang hendak dibangun NII? Inilah perbedaan antara: history of rebellion dan history of state formation.

Keduanya tidak harus saling meniadakan.Sebuah proyek dapat dipandang sebagai pemberontakan oleh negara yang dilawannya, tetapi pada saat yang sama dapat diteliti sebagai proyek pembentukan negara alternatif oleh aktornya sendiri.
Justru di sinilah penelitian historiografis menjadi menarik.

Fondasi keempat: wahyu

Dalam konstruksi Negara Ummat, wahyu bukan sekadar hiasan retoris.Ia harus menjadi sumber normatif yang dapat dilacak. Al-Qur’an memberikan prinsip:keadilan,amanah,musyawarah,ketaatan kepada hukum Allah, dan. tanggung jawab kekuasaan.

Misalnya: “Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38) dan “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)

Tetapi di sini kita harus membedakan dua hal: wahyu adalah sumber normatif; sedangkan Kanun Azasy adalah produk hukum manusia. Karena itu, Kanun Azasy harus diuji: Seberapa jauh ia menerjemahkan prinsip Islam? Di mana ia merupakan hasil ijtihad politik? Di mana terdapat kesenjangan antara norma dan praktik? Dengan cara ini, audit syar’i tidak menggantikan kritik sejarah. Ia melengkapinya.

Maka NII harus dibaca dengan dua mata

Saya mengusulkan agar NII tidak hanya dibaca dengan satu lensa.

Mata pertama: sejarah Republik. NII adalah entitas yang berkonflik dengan Republik Indonesia dan kemudian ditumpas oleh negara.

Mata kedua: sejarah Islam bernegara. NII adalah proyek yang secara eksplisit mengklaim membangun negara berdasarkan Islam, memiliki proklamasi, perangkat konstitusional, dan struktur pemerintahan.

Kedua perspektif tersebut adalah fakta historis yang berbeda.

Menghapus perspektif kedua membuat sejarah menjadi tidak lengkap. Tetapi menghapus perspektif pertama juga tidak dapat dibenarkan.

Inilah pilihan alternatif yang sebenarnya

Maka tesis saya tidak berbunyi: “NII harus menggantikan RI.”

Tesis historiografisnya adalah: “NII layak ditempatkan sebagai salah satu objek utama dalam studi sejarah pembentukan negara di Indonesia, bukan hanya sebagai episode pemberontakan, karena ia mengajukan klaim kenegaraan alternatif yang memiliki proklamasi, konsepsi hukum, dan struktur konstitusional sendiri.”

Ini jauh lebih kuat. Sebab ia dapat diuji.

Negara Ummat: empat fondasi bertemu

Sekarang empat fondasi itu dapat kita satukan.
1. SEJARAH. Ada mata rantai perjuangan dan gagasan yang perlu diuji: SI → Zelfbestuur → PSII → Hijrah → Cisayong → NII.
2. KONSEP. Ada konsep: ummah → syariat → syura → imamah → siyasah syar’iyyah.
3. FILSAFAT KEILMUAN Ada metode: kritik sumber → kritik sanad → kritik matan → genealogi → audit historiografis.
4. WAHYU. Ada sumber normatif: Al-Qur’an → Sunnah → ijtihad → fiqh siyasah → norma konstitusional.

Keempatnya kemudian bertemu pada: NEGARA UMMAT bukan sebagai slogan, melainkan sebagai hipotesis sejarah dan konsep kenegaraan yang dapat diuji.

Lalu bagaimana dengan Republik Indonesia?

Di sinilah perbandingan menjadi tidak terhindarkan. Republik Indonesia mempunyai proklamasi, konstitusi, pemerintahan, wilayah, penduduk, dan kemudian memperoleh pengakuan internasional serta mempertahankan keberlanjutan negara.

NII mempunyai proklamasi, klaim wilayah, struktur pemerintahan, perangkat hukum dan konstitusi, tetapi tidak memperoleh pengakuan internasional dan akhirnya dikalahkan secara militer oleh Republik.

Keduanya karena itu tidak identik secara status historis maupun hukum internasional.Namun perbedaan status tersebut tidak menghapus kenyataan bahwa keduanya dapat menjadi objek perbandingan dalam sejarah politik Indonesia.

Justru pertanyaannya menjadi: Mengapa satu proyek kenegaraan berhasil menjadi negara yang berdaulat dan diakui, sementara proyek kenegaraan lain diwariskan terutama sebagai pemberontakan?

Pertanyaan tersebut adalah wilayah sah Politik Historiografi.

Bukan memilih berdasarkan siapa yang menang

Sejarah sering memiliki kecenderungan:menang menentukan narasi.Tetapi tugas historiografi bukan mengulang begitu saja narasi pemenang. Tugas sejarawan adalah menguji sumber. Karena itu, kita tidak boleh berkata: RI menang, maka seluruh gagasan RI pasti benar. Tetapi juga tidak boleh berkata: NII kalah, maka seluruh gagasan NII pasti benar.Keduanya adalah kesalahan logika.

Yang harus dilakukan adalah: membandingkan sanad normatif, sanad historis, struktur konstitusional dan praktik kedua proyek kenegaraan tersebut.

Dari sini lahir satu model audit

Saya membayangkan penelitian Negara Ummat ke depan dapat menggunakan matriks:

Fondasi Pertanyaan audit

Sejarah Apakah terdapat kesinambungan gagasan dari SI hingga NII?

Konsep Apa definisi ummah, syariat, syura dan negara?

Konstitusi : Bagaimana Islam diterjemahkan dalam Kanun Azasy?

Wahyu Apa sumber Qur’an-Sunnah yang dijadikan legitimasi?

Institusi Bagaimana kekuasaan dan Majelis Syuro dirancang?

Hukum Bagaimana hukum Islam diposisikan?

Kewarganegaraan Bagaimana kedudukan Muslim dan non-Muslim?

Ekonomi Bagaimana harta, perdagangan dan kesejahteraan diatur?

Praktik Apakah praktik pemerintahan sesuai dengan norma?

Historiografi Bagaimana NII kemudian direpresentasikan dalam sejarah nasional?

Dengan demikian, kita tidak lagi sekadar bertanya: “Apakah NII benar?”

Pertanyaannya menjadi jauh lebih ilmiah: “Seberapa konsisten proyek Negara Islam Indonesia antara sumber normatif, dokumen konstitusional, desain institusional dan praktik sejarahnya?”

Penutup: alternatif yang harus diuji, bukan mitos yang harus dipercayai

Mungkin inilah titik paling penting dari konsep Negara Ummat.Saya tidak sedang mengusulkan agar sejarah Indonesia memilih antara RI atau NII berdasarkan sentimen politik. Saya sedang mengusulkan agar historiografi Indonesia membuka kembali ruang penelitian terhadap dua sanad kenegaraan yang berbeda.

Satu berkembang menjadi Republik Indonesia.Yang lain pada 1949 memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Satu akhirnya memperoleh keberlanjutan dan pengakuan internasional. Yang lain kalah dalam konflik bersenjata dan diwariskan terutama melalui narasi DI/TII sebagai pemberontakan. Tetapi sejarah tidak boleh berhenti pada siapa yang menang.

Karena pertanyaan ilmiahnya justru:

Apa yang masing-masing negara klaim sebagai sumber legitimasinya?

Konstitusi seperti apa yang mereka bangun?

Hukum apa yang mereka jadikan dasar?

Bagaimana mereka memahami rakyat, pemerintahan, keadilan dan kedaulatan?

Dan terutama: Mengapa sanad yang satu menjadi arus utama historiografi, sedangkan sanad yang lain mengalami pemutusan atau penyempitan makna menjadi “pemberontakan”?

Di sinilah Sanad Normatif Konstitusional bertemu dengan Politik Historiografi.

Dan di sinilah pula konsep Negara Ummat memperoleh tempatnya: bukan sebagai nostalgia terhadap masa lalu, bukan pula sebagai ajakan mengulang konflik bersenjata, melainkan sebagai proyek intelektual untuk menguji apakah gagasan Islam bernegara di Indonesia mempunyai sanad sejarah, fondasi konseptual, dasar wahyu, dan bentuk konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika keempat fondasi itu terbukti melalui sumber primer, maka Negara Ummat bukan sekadar gagasan yang kita ciptakan hari ini. Ia mempunyai sejarah yang dapat ditelusuri.

Dan sejarah itu harus dibaca kembali—bukan untuk mengganti satu mitos dengan mitos lain, tetapi untuk mengembalikan seluruh mata rantai yang pernah ada ke dalam peta historiografi Indonesia.