Nia Purnakania Soroti Transparansi Keuangan Daerah: Anggaran Harus Bisa Dijelaskan kepada Masyarakat

Bandung, 6/4/26 — Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Nia Purnakania, S.H., M.Kn., mengatakan masyarakat perlu mendapatkan informasi yang mudah dipahami mengenai bagaimana uang daerah dihimpun, dikelola, dan digunakan untuk pembangunan.

Pernyataan tersebut relevan dengan pembaruan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang secara berkala disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang April 2026. Salah satu laporan per 24 April mencatat penerimaan daerah sebesar Rp28,98 miliar, sementara pengeluaran mencapai sekitar Rp936,40 miliar dan saldo kas daerah tercatat sekitar Rp430,03 miliar.

Nia mengatakan, angka-angka dalam laporan keuangan daerah memang penting, tetapi masyarakat membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana mengenai arti dari angka tersebut. Menurutnya, transparansi bukan hanya menyampaikan laporan, melainkan juga memastikan informasi keuangan dapat dipahami publik.

“Transparansi itu bukan sekadar membuka angka. Masyarakat harus bisa memahami dari mana uang daerah berasal, digunakan untuk apa, dan apa hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” kata Nia dalam draft pernyataannya.

Ia menilai DPRD mempunyai peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan. Fungsi anggaran dan pengawasan harus digunakan untuk melihat apakah belanja pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan apakah program yang dibiayai APBD memiliki dampak yang jelas.

Menurut Nia, besarnya angka belanja daerah tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan. Yang jauh lebih penting adalah kualitas belanja. Anggaran harus diarahkan kepada program yang memang dibutuhkan masyarakat dan mampu memberikan manfaat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“Jangan hanya melihat berapa besar anggaran yang terserap. Kita juga harus melihat apa hasilnya. Kalau anggaran besar tetapi manfaatnya kecil, tentu perlu menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.

Nia juga mendorong agar digitalisasi informasi keuangan daerah terus diperkuat. Menurutnya, perkembangan teknologi memungkinkan pemerintah menyampaikan informasi keuangan secara lebih cepat dan terbuka, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengetahui perkembangan pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai anggota Komisi III sekaligus Bendahara Fraksi PDIP, Nia menilai keterbukaan anggaran menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. Ia berharap masyarakat semakin mudah memperoleh informasi mengenai keuangan daerah sehingga partisipasi publik dalam mengawasi pembangunan juga semakin kuat.