Menakar Ulang Masa Depan Jabar, Kritik Etika, Ketahanan Budaya, dan Kompas Politik Kebangsaan

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Penulis, Sejarawan Publik, dan Peneliti Pusat Studi Sunda)

Terasjabar.co – Jawa Barat hari ini sedang berdiri di persimpangan jalan yang sangat krusial. Di satu sisi, secara administratif kita disuguhkan oleh angka-angka pertumbuhan ekonomi dan megaproyek infrastruktur. Namun di sisi lain, di balik etalase pembangunan tersebut, masyarakat dihadapkan pada kenyataan pahit, yaitu degradasi daya dukung lingkungan, alih fungsi lahan yang masif, krisis iklim yang nyata, hingga rapuhnya ketahanan sosial akibat penetrasi budaya global dan ketidakstabilan fiskal nasional.

Menakar ulang capaian pembangunan Jawa Barat tahun 2025/2026 tidak boleh terjebak pada kalkulasi statistik formal semata. Kita harus berani membedah aspek fundamental kepemimpinan, akar kebudayaan, moralitas spiritual, serta bagaimana posisi geopolitik Jawa Barat dalam menyangga goyangnya pilar politik nasional.

Pertama, Menakar Ketahanan Budaya, Menolak Kosmetik Ritualitas dan Komodifikasi Simbolis

Sebagai wilayah yang kaya akan memori kolektif sejarah, kebudayaan Sunda sejatinya adalah kebudayaan yang rasional, egaliter, dan menjunjung tinggi moralitas ketuhanan. Sayangnya, belakangan ini kita menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan di tingkat elite birokrasi: menonjolnya perilaku ritualistik simbolis oleh pemangku kebijakan yang dieksploitasi sebagai ruang pencitraan politik.

Dalam kacamata Sosiologi Politik, fenomena ini dapat dibedah menggunakan konsep Komedifikasi Budaya dan Hegemoni Simbolis (Antonio Gramsci). Ketika seorang pemimpin menggunakan ritual-ritual mistis atau artifisial yang justru mengaburkan batas-batas akidah Islam, hal itu sebenarnya adalah bentuk pengalihan isu (distraksi politik). Etika kepemimpinan yang substansial digantikan oleh estetika ritualistik demi menggalang sentimen massa kebudayaan.

Bagi masyarakat Jawa Barat yang mayoritas muslim, perilaku ritual yang mengarah atau menyerempet pada kemusyrikan (berdasarkan nilai-nilai Islam) bukan sekadar masalah teologis personal, melainkan pelanggaran etis kepemimpinan formal. Karakter asli Sunda (Karakter Kuring) mengedepankan Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh yang berbasis pada keluhuran budi pekerti, bukan pada pengkultusan benda atau seremoni mistis yang tidak produktif. Pembangunan yang menjauh dari nilai Tauhid hanya akan menjauhkan daerah ini dari keberkahan (barakah), meninggalkan kerusakan ekologis tanpa solusi nyata.

Kedua, Etika Kepemimpinan: Mengembalikan Fungsi Mashlahah al-Ammah

Melalui sudut pandang gerakan kepemimpinan Islam, esensi dari kekuasaan adalah instrumen untuk menegakkan keadilan dan mengurus urusan umat (Siyasah Syar’iyyah). Imam Al-Ghazali dalam konsep Maqasid asy-Syari’ah menekankan bahwa tugas pemimpin yang paling utama adalah menjaga agama (hifzh ad-din) dan menjaga jiwa serta ruang hidup masyarakat (hifzh an-nafs dan hifzh al-mal).

Ketika kebijakan pembangunan justru melahirkan alih fungsi lahan yang meminggirkan petani, pencemaran lingkungan yang merusak kesehatan, serta pembiaran terhadap penyakit sosial seperti maraknya judi online dan penurunan karakter moral generasi muda, maka di situlah letak kegagalan etis pemimpin.

Jawa Barat membutuhkan reorientasi kepemimpinan yang berbasis pada prinsip Mashlahah al-Ammah (Kemaslahatan Publik). Pemimpin Jabar harus mampu mengintegrasikan kecerdasan kultural Sunda dengan ketegasan moral Islam.

Pemimpin harus hadir menyelesaikan problem riil umat melalui kebijakan yang konkret, bukan dengan memproduksi kebijakan kosmetik berbasis panggung digital dan seremoni supranatural.

Ketiga, Kompas Politik Kebangsaan: Kedaulatan Fiskal di Tengah Badai Global

Jawa Barat tidak hidup di ruang hampa. Sebagai provinsi dengan populasi terbesar sekaligus lumbung industri nasional, dinamika Jabar berbanding lurus dengan stabilitas nasional.

Saat ini, Indonesia tengah berada dalam situasi makroekonomi yang mengkhawatirkan: tekanan fiskal akibat beban utang, ketergantungan investasi asing yang terlalu agresif, serta ketidakpastian geopolitik global yang mengancam kedaulatan bangsa.

Dalam teori Ekonomi Politik Internasional (Dependency Theory), daerah yang tidak memiliki benteng proteksi ekonomi yang kuat akan mudah runtuh dan didikte oleh kepentingan modal asing. Jika Jawa Barat terus membuka pintu alih fungsi lahan demi investasi asing tanpa filter kedaulatan yang ketat, kita sedang menggadaikan masa depan generasi Pasundan. Oleh karena itu, Jawa Barat wajib memelopori arah politik nasional yang positif dan mandiri melaui dua langkah strategis:

1. Kedaulatan Fiskal Lokal & Otonomi Pangan, Jabar harus menghentikan ketergantungan pada proyek mercusuar pusat yang membebani anggaran dan tidak berdampak pada rakyat kecil. Fokus pembangunan harus dikembalikan pada penguatan ekonomi domestik, kedaulatan pangan, dan perlindungan pelaku usaha lokal.
2. Benteng Pembangunan Karakter (Character Building), menghadapi disrupsi global dan intervensi luar negeri yang mengkhawatirkan, instrumen pendidikan di Jabar harus diarahkan pada penguatan ideologi kebangsaan dan etika agama. Generasi muda Jabar harus dibekali ketahanan mental agar tidak sekadar menjadi konsumen global atau buruh murah di tanahnya sendiri.

Sebagai kesimpulan, ikhtiar Kolektif Menuju Jabar yang Berdaulat Menakar ulang pembangunan Jawa Barat tahun 2025/2026 ini harus menjadi momentum penting untuk melakukan koreksi (counter-hegemony). Kita tidak boleh membiarkan Jawa Barat dipimpin dengan narasi mistisisme-kosmetik dan orientasi pertumbuhan ekonomi semu yang merusak alam.

Sudah saatnya seluruh elemen strategis, baik sejarawan, akademisi, ulama, maupun pengamat kebijakan, bersatu melahirkan platform politik baru bagi Jawa Barat, yaitu sebuah tatanan pemerintahan yang rasional secara ilmu, luhur secara budaya Sunda, teguh dalam Tauhid Islam, dan berdaulat di hadapan gelombang politik global. Hanya dengan jalan inilah, tanah Pasundan akan kembali menemukan marwah, kemuliaan, dan keberkahannya yang sejati.