Ronny Hermawan Dorong Kemudahan Pembayaran Pajak Kendaraan, Pelayanan Publik Harus Semakin Praktis dan Transparan
Bandung, 4/5/26 — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Ronny Hermawan, menilai pengembangan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis digital menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sistem penerimaan daerah. Kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan harus menjadi perhatian pemerintah, terutama di wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi seperti Kota Depok dan Kota Bekasi.
Memasuki Mei 2026, pengembangan layanan pembayaran pajak kendaraan di Jawa Barat mendapat perhatian seiring dengan perluasan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan administrasi. Inovasi pembayaran pajak tahunan melalui kanal digital, termasuk layanan berbasis WhatsApp dan fasilitas perbankan, membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan tanpa harus selalu datang secara langsung ke kantor Samsat. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya menyesuaikan pelayanan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
Ronny mengatakan bahwa pelayanan perpajakan daerah perlu terus berkembang mengikuti perubahan pola aktivitas masyarakat. Menurutnya, warga perkotaan memiliki kebutuhan terhadap pelayanan yang cepat, sederhana, mudah dipahami, dan dapat diakses melalui berbagai perangkat. Kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan dalam merancang sistem pelayanan yang tidak hanya modern secara teknologi, tetapi juga benar-benar memberikan kemudahan kepada masyarakat.
“Digitalisasi pelayanan pajak harus memberikan manfaat yang nyata. Masyarakat membutuhkan proses yang sederhana, informasi yang jelas, dan kepastian pelayanan. Jangan sampai penggunaan teknologi justru menambah tahapan administrasi yang membingungkan,” ujar Ronny dalam rancangan keterangannya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Jawa Barat yang membidangi keuangan, Ronny memandang pelayanan pajak kendaraan memiliki hubungan langsung dengan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dapat menjadi bagian dari strategi mendorong kepatuhan masyarakat tanpa harus semata-mata mengandalkan pendekatan penagihan maupun penambahan beban administratif.
Menurutnya, kemudahan pembayaran dapat membantu mengurangi berbagai hambatan yang selama ini mungkin dihadapi wajib pajak. Bagi masyarakat yang bekerja dengan jadwal padat, kesempatan melakukan transaksi melalui layanan digital dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan. Sementara bagi pemerintah daerah, penggunaan teknologi berpotensi membantu pencatatan transaksi, meningkatkan ketertiban administrasi, dan memperkuat pengawasan terhadap penerimaan.
Ronny juga menekankan bahwa digitalisasi harus memperhatikan keamanan transaksi dan perlindungan data masyarakat. Setiap inovasi pelayanan perlu disertai informasi resmi yang mudah dikenali agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan lembaga pemerintah. Edukasi mengenai kanal pembayaran yang sah, prosedur transaksi, dan mekanisme pengaduan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan layanan digital.
“Kita tentu mendukung inovasi yang memudahkan masyarakat. Namun, keamanan dan kejelasan informasi juga harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan masyarakat mengetahui saluran pembayaran resmi sehingga pelayanan digital benar-benar memberikan rasa aman,” katanya dalam rancangan pernyataan.
Ia menambahkan bahwa perluasan layanan digital juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Tidak semua warga memiliki kemampuan atau perangkat yang sama untuk mengakses pelayanan daring. Karena itu, pengembangan sistem digital sebaiknya tetap berjalan bersama dengan peningkatan kualitas pelayanan tatap muka agar masyarakat memiliki pilihan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Bagi masyarakat Depok dan Bekasi, menurut Ronny, efisiensi pelayanan publik merupakan kebutuhan yang sangat relevan dengan karakter wilayah perkotaan. Tingginya aktivitas pekerjaan, perdagangan, dan mobilitas harian menjadikan waktu sebagai faktor penting dalam mengakses layanan pemerintah. Inovasi yang mampu mengurangi antrean dan menyederhanakan proses administrasi dapat memberikan manfaat langsung bagi produktivitas masyarakat.
Ronny berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama instansi terkait terus mengevaluasi efektivitas layanan pembayaran pajak digital, termasuk dari sisi kemudahan penggunaan, keamanan, aksesibilitas, dan kepuasan masyarakat. Evaluasi tersebut penting agar inovasi yang dikembangkan tidak hanya terlihat baik pada tahap peluncuran, tetapi juga mampu memberikan manfaat secara konsisten.
“Pada akhirnya, keberhasilan pelayanan pajak bukan hanya dilihat dari meningkatnya penerimaan daerah, tetapi juga dari semakin mudahnya masyarakat mendapatkan pelayanan. Pemerintah harus mampu membangun sistem yang tertib, transparan, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh wajib pajak,” pungkasnya dalam rancangan keterangannya.






Leave a Reply