DPRD Jabar Bahas Raperda Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

Terasjabar.co – Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, DPRD Provinsi Jawa Barat sedang melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Raperda tersebut, juga bertujuan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota serta masyarakat untuk menyusun strategi perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan dan petambak garam di Provinsi Jawa Barat.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Didi Sukardi mengungkapkan, dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 11 di antaranya berada di daerah pesisir pantai. Dengan jumlah tersebut, Didi menganggap Jawa Barat memiliki potensi perikanan serta kelautan yang besar.

“Dengan panjang pantai kurang lebih delapan ribu kilometer dan  luas laut delapan belas ribu kilometer persegi, disitu kita mempunyai potensi perikanan dan keluatan yang begitu besar,” papar Didi dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (4/5/2018) lalu.

Didi menambahkan, sebanyak 4734 orang bergerak di tambak garam. Dan pelaku pembudidaya ikan di Jawa Barat 5675 orang terdiri dari pembudi daya kolam, tambak, keramba, dan jenis lainya.

Selain itu Didi menyebut, 28% dari produksi ikan nasional berasal dari Jawa Barat. Sampai saat ini produksi ikan di Jawa Barat mencapai 1,12 ton.

“Jadi ikan air tawar nasional 28% itu dari jawa barat, ini potensi yang luar biasa, ” katanya.

“Kontribusi Jawa Barat terhadap nasional terkait sektor perikanan cukup tinggi, sehingga para pembudi daya ikan harus kita berdayakan dan harus kita berikan perlindungan” tambah politisi PKS tersebut.

Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat memandang, dua segmentasi ini menjadi fokus dalam usulan Prakarsa Raperda ini.

“Selain itu kita juga dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu pengelolaan secara tradisional, akses permodalan yang lemah, serta sarana dan prasarana yang belum mencukupi,” ungkapnya.

Sejauh ini, Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat sudah melakukan pembahasan awal, pengkajian dan pendalaman bersama tim yang terdiri dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat, sertaTim Ahli penyusun Raperda yang berasal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

“Kita sudah melakukan diskusi dan pertemuan dengan unsur perangkat daerah provinsi dan unsur pemerintah daerah kabupaten dan kota. Selain itu, diskusi yang dilaksanakan dengan himpunan nelayan seluruh Indonesia jawa barat, dan petambak garam di beberapa daerah Provinsi Jabar, ” Jelas Didi.

Didi berharap, dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, dapat mendongkrak pembangunan di sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Jabar.

“Sehingga (Raperda) mampu berkontribusi signifikan bagi pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat di jawa barat, serta mendorong kelestarian dan ekosistem kita,” tegasnya.