Ketua DPRD Jabar: Warga Cireundeu Keluhkan BPJS Kesehatan Nonaktif dan Minimnya Penerangan Jalan

Terasjabar.co – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, melakukan kunjungan kerja ke kawasan Kampung Adat Cireundeu membuka sejumlah persoalan yang selama ini dirasakan langsung oleh warga.

Kunjungan ini sekaligus menunjukkan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat agar berbagai persoalan pelayanan publik, mulai dari kesehatan hingga infrastruktur lingkungan, dapat segera ditangani secara nyata.

Dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, warga menyampaikan berbagai keluhan mulai dari layanan kesehatan hingga minimnya penerangan jalan umum yang membuat lingkungan menjadi gelap pada malam hari.

Buky mengatakan, aspirasi warga menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar pelayanan publik benar-benar hadir hingga tingkat masyarakat.

“Salah satu keluhan yang banyak disampaikan warga adalah akses jalan di kawasan kampung yang gelap karena penerangan jalan umum (PJU) banyak yang mati,” ungkap Buky, Jumat (13/3/2026).

Kondisi tersebut dinilai warga cukup mengganggu aktivitas masyarakat pada malam hari. Selain rawan kecelakaan, jalan yang gelap juga membuat warga merasa tidak nyaman dan khawatir terhadap potensi tindak kriminal.

Tak hanya soal penerangan jalan, warga juga menyoroti kondisi infrastruktur lingkungan yang mulai mengkhawatirkan. Salah satunya tembok penahan tanah (TPT) di sekitar permukiman warga yang dilaporkan telah rubuh dan hingga kini belum diperbaiki.

Menurut Buky, persoalan tersebut akan segera disampaikan kepada instansi terkait agar mendapatkan penanganan secepatnya.

“Selain itu ada juga keluhan mengenai BPJS Kesehatan keluarga yang dinonaktifkan. Ketika didaftarkan ulang, ternyata hanya satu anggota keluarga yang kembali aktif,” ujarnya.

Masalah ini, kata Buky, berkaitan dengan proses penataan ulang data penerima bantuan iuran (PBI) oleh pemerintah. Namun ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Ia menekankan bahwa rumah sakit wajib tetap memberikan layanan kepada warga yang membutuhkan perawatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

“Dalam proses penataan data ini tidak boleh ada rumah sakit yang menolak pasien yang membutuhkan pelayanan. Jika ada penolakan, silakan dilaporkan,” tegasnya.

Buky menambahkan, berbagai keluhan warga menjadi pengingat bahwa kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan hingga ke tingkat lingkungan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan pengawasan yang dilakukan DPRD bukan hanya sekadar agenda formal, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka alami.

“Semoga persoalan yang disampaikan warga bisa segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat Cireundeu mendapatkan pelayanan yang semestinya,” pungkasnya.