Ketika Air Mengetuk Nurani Kota

Oleh:
Ummu Fahhala, S. Pd.
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)

Terasjabar.co – Pagi itu, kota terbangun dalam diam yang basah. Air menggenang di halaman rumah, tidak mengamuk, tetapi cukup untuk menahan langkah. Seorang ibu berdiri memandangi selokan yang meluap, sementara anaknya bertanya lirih, “Bu, ini banjir lagi?”

“Iya, Nak,” jawabnya pelan. “Tapi ini bukan cuma soal hujan”.

Kalimat itu seperti gema yang tertinggal di udara. Sebab hujan selalu datang dengan cara yang sama sejak dahulu, tetapi kota tak lagi menyambutnya seperti dulu. Air seolah kehilangan jalan pulang ke tanah, lalu memilih menetap di rumah-rumah manusia. Banjir pun kembali menjadi cerita tahunan, bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai pengulangan.

Data media mencatat puluhan RT dan sejumlah ruas jalan utama di Jakarta kembali terendam, bahkan meluas ke wilayah yang sebelumnya relatif aman.

Fakta ini menegaskan bahwa banjir bukan sekadar peristiwa alamiah, melainkan gejala dari persoalan yang lebih dalam. Ia bukan insiden, melainkan konsekuensi.

Selama ini, hujan kerap diletakkan sebagai penyebab utama. Curah hujan tinggi menjadi penjelasan yang paling mudah diterima. Maka solusi cepat pun digerakkan, melalui modifikasi cuaca, normalisasi sungai, pengerahan pompa. Semua upaya tersebut tentu lahir dari niat baik dan kerja keras. Namun, ketika banjir tetap berulang, refleksi menjadi keharusan. Jika hujan selalu sama, mengapa dampaknya terus berubah?

Masalahnya tidak semata berada di langit, tetapi pada cara manusia menata bumi. Daya serap tanah menyusut, ruang terbuka hijau terpinggirkan, dan daerah aliran sungai kehilangan ruang bernapas. Lahan yang seharusnya menjadi penyangga air beralih fungsi menjadi beton dan bangunan. Dalam kondisi seperti ini, hujan biasa pun menjelma beban yang tak tertampung.

Kekeliruan ini tidak lahir tanpa sebab. Tata ruang perkotaan tumbuh dalam paradigma pembangunan yang menempatkan ruang terutama sebagai komoditas ekonomi. Nilai ekologis kerap kalah oleh nilai jual. Kebijakan ruang pun lebih akomodatif terhadap kepentingan jangka pendek dibanding keselamatan jangka panjang. Kritik terhadap pendekatan lama penanganan banjir pun mengemuka, bukan sebagai penolakan kebijakan, melainkan untuk memperluas horizon solusi agar tidak terus bersifat reaktif.

Di sinilah Islam menghadirkan sudut pandang yang menenangkan sekaligus menuntut tanggung jawab. Al-Qur’an menegaskan, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya” (QS. Al-A’raf [7]: 56). Ayat ini bukan larangan membangun, melainkan rambu agar pembangunan berjalan dalam koridor amanah dan keseimbangan.

Islam memandang manusia sebagai khalifah yang bertugas menjaga, bukan menghabiskan. Pembangunan tidak diukur semata dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana ia menghadirkan kemaslahatan jangka panjang. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya” (HR. Ibn Majah). Prinsip ini relevan sebagai landasan kebijakan publik: setiap keputusan harus meminimalkan mudarat, bukan mewariskannya.

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa tata ruang selalu dikaitkan dengan keseimbangan alam. Pengelolaan air, pemukiman, dan lahan pertanian dirancang agar saling menopang. Ruang hijau dan jalur air diposisikan sebagai kebutuhan bersama, bukan objek spekulasi. Negara hadir sebagai penjaga kemaslahatan, memastikan pembangunan tidak menciptakan kerusakan yang kembali menimpa rakyat.

Banjir, dalam konteks ini, seolah menjadi teguran yang berulang. Ia tidak datang untuk menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan. Bahwa kota bukan hanya ruang hidup hari ini, melainkan titipan bagi generasi esok. Koreksi arah kebijakan menjadi bagian dari ikhtiar bersama, bukan sikap berhadap-hadapan.

Ketika tata ruang dikelola dengan amanah dan keadilan, hujan akan kembali menjadi berkah. Namun selama paradigma yang mengabaikan keseimbangan masih mendominasi, air akan terus mengetuk nurani kota, meminta ruang, meminta kebijaksanaan, dan meminta keberanian untuk memperbaiki arah pembangunan.