Saeful Bachri Siap Kawal Agenda Strategis DPRD Jabar pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026

Bandung, 5 Januari 2026 – DPRD Provinsi Jawa Barat resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 melalui Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (5/1/2026). Agenda tersebut menjadi momentum awal bagi seluruh anggota dewan untuk kembali mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat Jawa Barat.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Saeful Bachri, menyambut dimulainya masa persidangan dengan semangat untuk meningkatkan kinerja kelembagaan DPRD. Menurutnya, pembukaan masa persidangan menjadi titik awal dalam memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai anggota Komisi II yang membidangi perekonomian, perdagangan, investasi, BUMD, koperasi, dan UMKM, Saeful Bachri menilai tahun 2026 harus menjadi momentum percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berkomitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan yang mampu memperkuat iklim investasi, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta memperluas kesempatan kerja melalui pemberdayaan UMKM dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, Saeful Bachri juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah agar setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia berharap seluruh unsur DPRD dapat menjaga semangat kolaborasi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan amanah rakyat sehingga setiap keputusan yang dihasilkan mampu mendorong terwujudnya Jawa Barat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 sekaligus menjadi penanda dimulainya berbagai agenda strategis DPRD Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun, termasuk pembahasan rancangan peraturan daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, serta penyusunan berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.