Ironi Pelayanan Kesehatan

Oleh:
Ummu Fahhala
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)

Terasjabar.co – “Bu, tahan sedikit lagi… Kita akan segera sampai,” suara suaminya pecah di antara deru mobil yang melaju dalam gelap, Minggu dini hari itu.

Iren menggenggam perutnya yang mengeras. Napasnya terpotong. Rasa sakit datang seperti gelombang yang tidak mau berhenti. Ada harapan kecil di matanya. Harapan bahwa lampu rumah sakit pertama akan menjadi penyelamat.

Namun, pintu itu tidak terbuka.

“Maaf, Pak… kami tidak bisa terima. Ibu harus dirujuk ke rumah sakit lain.”

Kalimat itu jatuh seperti palu. Bukan hanya sekali, tetapi empat kali. Empat rumah sakit di Jayapura menolak menerima Iren. Empat ruang gawat darurat tidak memberikan ruang untuk nyawanya.

Dan Iren, bersama bayi yang belum sempat melihat dunia, pergi setelah malam yang terlalu panjang bagi seorang ibu.

Kasus ini tidak berdiri sendiri. Media mencatat bahwa penolakan serupa terjadi berulang. Ada ibu yang meninggalkan dunia tanpa sempat mendapat satu sentuhan medis. Ada bayi yang tidak pernah sempat menangis pertama kali.

Pertemuan Dua Orang Asing

Saya bertemu seorang petugas kesehatan senior di sebuah seminar beberapa hari setelah kabar Iren muncul. Rambutnya mulai memutih, namun matanya tajam dan jujur.

“Pak… bagaimana semua ini bisa terus terjadi?” tanya saya.

Ia menarik napas panjang. “Kami memegang sumpah, Bu. Tapi sistem kadang memegang leher kami terlalu kuat.”

“Birokrasi?” tanya saya pelan.

“Bukan hanya birokrasi. Orientasi. Ada banyak hal yang membuat pelayanan kesehatan berjalan seperti hitungan matematis, bukan pertimbangan kemanusiaan.”

Luka dalam Sistem

Saya merenungkan tragedi Iren. Penolakan bukan sekadar kesalahan prosedur. Ia menunjukkan betapa lemahnya standar darurat kita. Ketika administrasi mengalahkan darurat medis, maka ada nilai kemanusiaan yang tergerus. Di titik inilah sistem memperlihatkan celahnya: nyawa bisa menunggu; padahal detik bisa menentukan hidup atau mati.

Seorang ekonom kesehatan pernah menyoroti bahwa sebagian fasilitas kesehatan kini bergerak seperti unit bisnis. Perjanjian perdagangan global seperti GATS-WTO melahirkan kecenderungan bahwa kesehatan dilihat sebagai “jasa” yang dapat dikomersialkan.

Saya tidak menolak perbaikan ekonomi. Saya tidak anti kemajuan. Namun, ada garis merah: kesehatan bukan tiket konser, bukan produk pasar. Ia menyangkut hidup manusia.

Ketika negara lebih berperan sebagai regulator dibanding pengurus langsung rakyat, maka pelayanan sering terpusat di kota, tidak merata, dan lamban merespons keadaan kritis.

Ruang Sunyi: Suara Nurani yang Mengetuk

Dalam diam saya teringat sabda Rasulullah saw.: “Imam (pemimpin) adalah pengurus urusan rakyat dan bertanggung jawab atas mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sabda itu bukan retorika. Ia etika kepemimpinan. Ia prinsip dasar, bahwa nyawa rakyat adalah amanah besar. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah saw. tidak pernah menunda pelayanan dasar.

Ketika Ubay bin Ka’ab sakit, Rasulullah saw. menggunakan dokter hadiah dari Raja Mesir untuk mengobatinya. (HR. Muslim)

Ketika sekelompok orang dari Kabilah Urainah sakit, beliau memerintahkan mereka dirawat di tempat penggembalaan unta zakat hingga sehat kembali (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam dua peristiwa itu, ada tiga pelajaran, bahwa negara hadir langsung, layanan diberikan tanpa syarat administrasi yang mengganggu dan biaya bukan penghalang.

Pelayanan kesehatan, pada masa itu, bukan komoditas. Ia bagian dari “rahmah” yang diwujudkan dengan tindakan nyata.

Dialog di Bawah Pohon

Saya membayangkan duduk dengan seorang ayah muda di Jayapura. Angin sore berhembus pelan.

“Kalau anak saya nanti sakit, Bu,” katanya, “apakah saya juga akan mengetuk pintu yang tetap tertutup?”

Saya terdiam sesaat. “Negeri ini sedang berusaha memperbaiki diri,” jawab saya perlahan. “Tapi kita perlu lebih dari sekadar perbaikan teknis. Kita perlu keberpihakan yang jelas kepada rakyat.”

“Keberpihakan itu seperti apa?” ia menatap saya.

“Seperti prinsip yang diajarkan agama, bahwa menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh manusia.”

Saya membacakan ayat itu kepadanya: “Barang siapa menyelamatkan satu nyawa, seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia.” (QS. Al-Maidah: 32)

Ia menunduk. “Semoga anak-anak kami tidak lagi menunggu di depan pintu yang tidak dibuka.”

Harapan di Balik Luka

Saya tidak ingin kisah Iren menjadi sekadar berita yang lewat. Kita harus menjadikannya cermin besar, bahwa pelayanan kesehatan menyangkut hak asasi paling mendasar, yakni hak untuk hidup.

Negeri ini berada di fase transformasi besar. Banyak kebijakan diperbarui. Banyak perbaikan dilakukan. Namun tragedi Irene mengingatkan kita bahwa perubahan orientasi jauh lebih penting daripada perubahan teknis.

Kita harus memastikan bahwa layanan kesehatan memihak rakyat, bukan administrasi, dokter dan perawat bekerja tanpa dibebani logika pasar, negara hadir kuat, bukan sekadar mengawasi dari jauh, dan fasilitas kesehatan terjangkau hingga ke daerah paling terpencil. Nilai-nilai ini bukan sekadar ajaran agama. Ia adalah prinsip universal kemanusiaan.

Pintu yang Harusnya Dibuka

Ketika malam itu Iren datang ke rumah sakit pertama, ia tidak meminta dunia. Ia hanya meminta pintu yang terbuka. Pintu yang semestinya selalu terbuka untuk nyawa yang membutuhkan.

Kini setelah ia pergi, pintu itu harus menjadi simbol berubahnya arah pelayanan kesehatan kita. Karena sebuah bangsa tidak akan maju jika pintu rumah sakitnya tertutup ketika rakyat mengetuknya.

Dan semoga kelak, setiap ibu yang merintih dalam sakit tidak lagi bertanya: “Apakah ada tempat untuk saya?”

Tetapi berkata: “Negeri ini melindungi saya.”