MASA TUHAN DISOGOK

Oleh:
Ganjar Kurnia

Terasjabar.co – Ada ungkapan yang gagah sekali: vox populi, vox Dei — suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalimat ini sering berdiri tegap di podium, memakai jas bermerek demokrasi, berdasi merah putih, dan tersenyum di “backdrop” elektronik. Setiap menjelang pemilu, ia turun ke jalan, masuk kampung, hadir di rapat umum, menyelinap ke warung kopi, bahkan kadang ikut main gapleh di pos Hansip. Namun, ketika pada kenyataannya suara rakyat bisa dibeli dengan isi amplop, sembako, uang bensin, uang rokok, uang pulsa, dsb., urusannya menjadi sangat aneh. Apakah suara yang dibeli tersebut, sama dengan atau dapat disebut suara Tuhan?

Pertanyaan ini tentu terdengar nakal. Tetapi di zaman sekarang “mah”, pertanyaan yang nakal atau bahkan kurang ajar sekalipun, seringkali lebih jujur daripada jawaban yang terlalu sopan dan hanya basa-basi. Bayangkan, Tuhan sedang duduk di langit, menyimak rapat pleno di bumi, Malaikat mencatat dengan teliti, di satu TPS, seorang warga berkata lirih, “Saya sebenarnya tidak suka ke orang ini apalagi partainya, tapi lumayanlah, dapat seratus ribu………” Mendengar suara seperti itu, Malaikat pun menggaruk sayapnya. Lalu menulis catatan : “Ini masuk kategori suara hati, suara perut, atau suara dompet ………?”

Di sudut lain, seorang calon pemimpin tersenyum penuh iman elektoral. Ia tidak membeli suara, katanya. Ia hanya “memberi perhatian”. Istilah memang selalu lebih suci daripada perbuatan. Mencuri uang negara disebut “penyalahgunaan wewenang”, menyuap disebut “uang transport”, membeli suara disebut “silaturahmi politik”. Maka rakyat pun menjadi makhluk yang sangat mulia sekaligus sangat letih. Di atas kertas, ia disebut pemegang saham kedaulatan, di dalam pidato disebut saudara sebangsa-setanah air, tetapi menjelang pencoblosan, sering diperlakukan seperti barang lelang: satu suara sekian rupiah, satu keluarga sekian paket, satu kampung sekian janji. Lalu muncullah istilah NPWP. Nomor Piro Wani Piro.

Anehnya, setelah terpilih, suara rakyat alias suara Tuhan yang dulu diburu-buru itu mendadak menjadi suara yang dianggap mengganggu. Ketika kritis, disebut tidak mendukung pembangunan, ketika protes, disebut ditunggangi, ketika mengeluh, disebut kurang bersyukur. Rupanya suara rakyat yang suara Tuhan itu, hanya dirasa suci ketika sedang mencoblos. Setelah itu, ia kembali dianggap suara knalpot bronk yang membisingkan.

Di sinilah demokrasi kadang berubah menjadi pasar malam yang memakai peci. Ada panggung hiburan, ada lampu warna-warni, ada janji manis, ada penyanyi dangdut, ada pembacaan ayat suci pembuka acara, ada ustadz pembaca doa, ada spanduk “demi rakyat”, dan di dalam otaknya, ada kalkulator yang bekerja lebih khusyuk daripada tasbih.

Suara rakyat bisa disebut suara Tuhan. Tapi, maksud yang tersirat terdalamnya barangkali, suara rakyat harus dihormati karena di sana ada martabat manusia. Ada lapar, ada harapan, ada luka, ada masa depan anak-anak, ada air mata petani, ada letih buruh, ada doa ibu-ibu yang ingin harga beras tidak naik, dsb. Namun ketika suara kemanusiaan itu dibeli, yang hilang bukan hanya kejujuran politik; yang rusak adalah hubungan batin antara rakyat dan kebenaran. Suara yang semestinya keluar dari nurani, turun derajat menjadi kuitansi. Bilik suara berubah menjadi tempat transaksi sunyi: antara kebutuhan hari ini dan nasib lima tahun ke depan.

Tuhan tentu tidak bisa dibel atau disogok dengan amplop cokelat. Tuhan justru akan sedih kepada mereka yang sengaja memiskinkan rakyat, lalu datang membeli kemiskinan itu dengan wajah dermawan atas nama Tuhan. Ini termasuk puncak humor politik yang paling gelap: rakyat dibuat susah, lalu kesusahannya dijadikan pasar suara. Luka dibuat melalui kebijakan, kemudian dijual obatnya menjelang pemilu.

Karena itu, yang dibeli sebenarnya bukan suara Tuhan, tapi kebisuan manusia di hadapan kebenaran; yang dibeli adalah jeda kecil ketika nurani hendak bicara, tiba-tiba kidupannya repot, lalu mulutnya disumpal uang lima puluh ribuan.

Setelah pesta demokrasi selesai, spanduk diturunkan, baliho dipreteli, panggung dibongkar, rakyat kembali ke dapur masing-masing dan beras tetap mahal, sekolah tetap berat, cari pekerjaan susah, jalan tetap berlubang, sementara isi amplop yang tidak seberapa sudah habis sehari-dua hari, padahal janji kampanye masih utuh seperti sarang laba-laba yang tersimpan rapi di langit-langit kantor; di saat itulah suara Tuhan yang sesungguhnya terdengar. Bukan dari pengeras suara kampanye, bukan di pidato kemenangan, bukan dari tepuk tangan tim sukses, melainkan dari batin rakyat yang bertanya: “Dulu aku menjual suaraku. Sekarang siapa yang membeli penderitaanku?”

Pertanyaan semacam ini, tentu bukan harus dijawab oleh Tuhan, tetapi oleh manusia-manusia yang telah berani-beraninya mencatut dan mengatas namakan Tuhan, demi memenuhi syahwat dan ambisi pribadinya.