Bahas KUA-PPAS 2026 Bersama P3D Bandung Barat, Sugianto Nangolah Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah

Terasjabar.co – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugianto Nangolah, S.H., M.H., menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal Jawa Barat. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi III DPRD Jabar bersama Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Kabupaten Bandung Barat, dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu (1/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Sugianto menyoroti masih adanya potensi pendapatan yang belum tergali secara maksimal, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi yang dikelola P3D. Ia mendorong agar strategi peningkatan pendapatan dilakukan secara inovatif dan berbasis data lapangan.

“Kita harus memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat dimanfaatkan dengan optimal. Jangan sampai ada kebocoran atau potensi yang tidak tergarap karena lemahnya koordinasi atau pengawasan,” tegas Sugianto.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menambahkan bahwa penguatan kinerja P3D di tingkat wilayah sangat penting untuk mendukung target pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, pendapatan yang kuat akan menjadi fondasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan berbagai program prioritas.

“PAD yang kuat adalah kunci kemandirian fiskal daerah. Tanpa pendapatan yang cukup, sulit bagi pemerintah untuk merealisasikan program pembangunan, terutama di sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya.

Sugianto juga mendorong penerapan sistem digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi guna meningkatkan efisiensi serta transparansi.

“Era digital menuntut kita beradaptasi. Pengelolaan pajak harus berbasis teknologi agar lebih akurat, cepat, dan transparan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemungutan pajak juga meningkat,” tambahnya.

Melalui forum tersebut, Komisi III DPRD Jabar berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan sinergi dengan P3D di berbagai daerah, termasuk Bandung Barat, guna memastikan arah kebijakan anggaran tahun 2026 berjalan efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat Jawa Barat.