Silaturahim Nasional Tokoh Bangsa, MPUII Deklarasikan “Peringatan Tegas Jakarta”

Terasjabar.co – Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) menggelar Silaturahim Nasional Tokoh Bangsa bertema “Paradoks Indonesia dan UUD 1945” pada Sabtu (30/8/2025) di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta.

Agenda ini menghasilkan “Deklarasi Jakarta” yang berisi peringatan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto, anggota MPR RI (DPR & DPD), serta Mahkamah Agung.

Dalam deklarasi yang dibacakan Sekretaris Jenderal/Ketua SC MPUII, Prof. Danial M. Rosyid, didampingi Ketua dan anggota Komite Kepemimpinan, antara lain KH. Moch. Achwan, Prof. Dr. Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, MA., H. Bambang Setyo, M.Sc., KH. Nazar Haris, Lc., MA., drg. H. Burhanuddin Agung, Dr. KH. Achmad Rofi’i, M.Pd., KH. Usman Muhammad, dan KH. Asep Syaripudin, MPUII menyerukan tiga poin utama:

1. Konsisten dan konsekuen mengimplementasikan amanat Pembukaan UUD 1945.
2. Mengimplementasikan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 secara utuh.
3. Meluruskan sistem ketatanegaraan sesuai rumusan asli para pendiri bangsa.

Deklarasi tersebut ditandatangani oleh 77 tokoh ulama dan umat dari 19 provinsi se-Indonesia, di antaranya Aceh, Sumut, Sumsel, Sumbar, Lampung, Riau, Jambi, Kepri, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jateng, Jatim, DI Yogyakarta, Sulsel, Kalbar, NTB, Maluku Utara, dan Kaltim. Sejumlah ormas Islam turut hadir, termasuk DDII, Al Washliyah, DPP Bakomubin, LP3M Bakomubin, STAIDI Al Hikmah, hingga Keraton Kasunanan Surakarta Mataram Islam.

Semula, acara ini direncanakan berlangsung di Gedung DPD RI, Kompleks Senayan. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi politik yang memanas pasca tragedi tewasnya ojol Affan Kurniawan yang memicu demonstrasi besar-besaran, lokasi dipindahkan ke Hotel Sofyan.

Kepemimpinan Ulama Jadi Sorotan

Dalam sesi dialog, para tokoh menyoroti pentingnya kepemimpinan ulama dalam mengawal negara yang dinilai semakin jauh dari ruh syariat Islam sebagaimana amanat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Menurut Prof. Ichsanudin Noorsi, kebijakan ekonomi kapitalis ribawi yang berkembang di Indonesia harus segera dilawan. Sementara itu, sejarawan publik Nunu A. Hamijaya mengingatkan agar bangsa ini tidak mengulangi kesalahan sejarah dengan menggadaikan kedaulatan lewat perjanjian internasional yang timpang.

“Kemerdekaan sejati bukan sekadar diakui, tetapi harus benar-benar dikuasai,” tegas Nunu.

Dialog juga menyingkap kelemahan serius dalam kaderisasi ulama di Indonesia. Para peserta menilai, umat Islam mayoritas hanya mendorong orang lain untuk memimpin, alih-alih melahirkan kader ulama yang mampu tampil sebagai pemimpin bangsa dengan bargaining politik kuat.

“Yang terjadi, ulama justru sering menjadi pengikut bahkan stempel bagi penguasa,” demikian salah satu catatan dalam forum tersebut.

Pendidikan Kader Ulama Berwawasan Negarawan

Kunci kebangkitan, menurut para tokoh MPUII, adalah pendidikan kader ulama berwawasan negarawan. Ulama dinilai harus mampu memobilisasi umat dengan memanfaatkan sumber daya alam dan modal sosial yang ada secara kreatif dan inovatif.

Salah satu contoh inspiratif yang disinggung adalah gerakan sosial ekonomi Masjid Jogokaryan di Yogyakarta, yang membuktikan peran strategis umat dalam mengelola kekuatan sosial-ekonomi berbasis masjid.

MPUII menegaskan, momentum Silaturahim Nasional ini harus menjadi tonggak sejarah kebangkitan umat, bukan sekadar simbol atau monumen seremonial belaka.