Aliansi Ulama dan Tokoh Jabar Temui DPRD: Tolak Perubahan Nama RSUD Al-Ihsan Menjadi RSUD Welas Asih

Terasjabar.co — Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengganti nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih, menuai gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya kalangan ulama dan tokoh Islam di Jawa Barat.

Sebagai bentuk keberatan resmi, Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (9/7/2025), untuk menyampaikan aspirasi penolakan secara langsung.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat DPRD Jabar dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan dan Wakil Ketua Komisi V Siti Muntamah. Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Aliansi, Ustadz Asep Syaripudin atau yang akrab disapa Kang UAS membacakan surat terbuka yang berisi pernyataan sikap resmi atas nama para ulama, tokoh masyarakat, pimpinan ormas Islam, dan pondok pesantren di Jawa Barat.

“Kami Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat menyatakan penolakan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 445/Kep.306-Dinkes/2025 tentang perubahan nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Kami minta keputusan ini dibatalkan. Kami beri waktu hingga Jumat (11/7/2025). Jika tidak, kami akan menggelar aksi demonstrasi,” tegas Kang UAS.

Menurutnya, nama Al-Ihsan sudah melekat dan memiliki nilai historis, religius, dan sosial yang kuat di tengah masyarakat Jawa Barat, khususnya umat Islam. Ia menilai, penggantian nama bukan langkah prioritas dalam peningkatan layanan kesehatan.

“Seharusnya Gubernur fokus pada peningkatan pelayanan rumah sakit—perbaikan manajemen, fasilitas, dan alat kesehatan—bukan mengganti nama yang sudah baik dan mencerminkan nilai keislaman serta etika masyarakat Sunda,” ujar Kang UAS.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti dengan serius.

“Surat ini akan kami teruskan langsung kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang harus menjadi pertimbangan penting,” ujar Iwan.

Senada, Fraksi PKS DPRD Jawa Barat juga menyampaikan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat. Fraksi PKS menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam kebijakan publik.

“Bagi kami, partisipasi masyarakat adalah kunci menjaga pelayanan publik yang berpihak kepada umat,” ucap Siti Muntamah.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi Aliansi dipimpin oleh Kang UAS selaku Ketua Aliansi Pergerakan Islam (API) Jabar, didampingi oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai organisasi Islam dan pesantren, antara lain:

• Ir. Luki Adriana Sambas, MM. (Sekretaris API Jabar)

• Dr. KH. Nandang Koswara (Ketua PW Syarikat Islam Jabar)

• KH. Wawan Abdul Malik Marwan (Ketua DPD FPI Jabar)

• Ust. Heri S., M.Pd. (Pembina MT Perindu Surga)

• Ust. Abu Yahya (Pimpinan Al Amanah Islamic Center Lembang)

• Ust. Abu Jihad (Pengasuh Ponpes Alam Maroko)

• Ust. Asep Rodi (PW IKADI Jabar)

• Ust. Ade Saepudin (Ketua Dewan Syura DPD FPI Jabar)

• Ust. Alimudin (Ketua FSUI Bandung)

• Ust. Hari Nugraha, MM. (Ketua APPTNI Jabar)

• Dr. Heru P. (MMP/Mujahid-Mujahidah Priangan)

Para tokoh tersebut hadir sebagai bentuk solidaritas atas keberatan masyarakat Muslim terhadap perubahan nama rumah sakit yang dianggap mengesampingkan nilai-nilai yang sudah mengakar.

Aliansi berharap keputusan Gubernur dapat ditinjau ulang demi menjaga harmoni dan rasa keadilan sosial di tengah masyarakat Jawa Barat.