Zulkifly Chaniago Dorong Evaluasi Menyeluruh dalam Pembahasan LKPJ Gubernur TA 2024 Bersama Dinas BMPR

Terasjabar.co – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Zulkifly Chaniago, BE., turut hadir dan berperan aktif dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR), di Ruang Rapat Komisi IV, Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (9/4/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Rizaldy D. Priambodo, ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, khususnya yang ditangani oleh Dinas BMPR.

Dalam forum tersebut, Zulkifly menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis. Ia menyoroti pentingnya kesesuaian antara proyek infrastruktur yang telah dilaksanakan dengan kebutuhan riil masyarakat, terutama di daerah pemilihannya, yaitu Sumedang, Majalengka, dan Subang (Dapil SMS).

“Saya berharap capaian yang disampaikan tidak hanya terpaku pada angka-angka, tapi benar-benar mencerminkan dampak nyata di lapangan. Kita harus pastikan bahwa pembangunan jalan dan jembatan memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tegas Zulkifly.

Plt. Kepala Dinas BMPR, Aris Budiman, dalam paparannya menyampaikan berbagai capaian tahun 2024, di antaranya:

1. Pelaksanaan 4 program, 16 kegiatan, dan 130 subkegiatan,

2. Penyelesaian 51 proyek konstruksi jalan dan 5 jembatan 100%,

3. Pelaksanaan 20 seri pelatihan tenaga ahli konstruksi dengan 3.563 peserta,

4. Pembinaan terhadap 70 Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) serta sertifikasi 230 tenaga ahli,

5. Evaluasi revisi RTRW di 16 kabupaten/kota yang telah menjadi Perda, serta penyusunan petunjuk operasional RTRW Provinsi (RTRWP).

Zulkifly juga menekankan pentingnya kesinambungan program dan keberlanjutan kebijakan, agar tidak berhenti hanya pada laporan tahunan. Ia mengingatkan bahwa infrastruktur yang baik harus didukung dengan perencanaan tata ruang yang matang dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kita dorong agar Dinas BMPR dapat merespons arahan Gubernur Jabar Bapak Dedi Mulyadi dengan kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Jangan sampai pekerjaan infrastruktur terputus hanya karena masalah koordinasi atau tumpang tindih regulasi,” ujarnya.

Masukan dan kritik dari Komisi IV, termasuk dari Zulkifly, langsung ditanggapi oleh pihak Dinas BMPR dan akan dilengkapi dengan jawaban tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban dan klarifikasi.

Turut hadir mendampingi Plt. Kadis BMPR dalam rapat tersebut, para Kepala Bidang, Sub Bagian Perencanaan dan Program (Sub PP), serta Sub Koordinator teknis lainnya.

Melalui evaluasi ini, Zulkifly berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam sektor infrastruktur dan penataan ruang.