Audiensi Bersama FKSS dan FKKSMKS, Ronny Hermawan Desak Disdik Jabar Tuntaskan Polemik Penahanan Ijazah

Terasjabar.co – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Ronny Hermawan, menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan polemik penahanan ijazah oleh sekolah swasta.

Hal ini disampaikan Ronny usai mengikuti audiensi bersama Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) dan Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Jabar, Senin (3/2/2025) di Gedung DPRD Jabar.

Ronny menyatakan bahwa penahanan ijazah merupakan persoalan krusial yang berdampak langsung pada masa depan siswa. Karenanya, ia mendorong agar penyelesaian MoU antara Pemprov Jabar dan sekolah swasta menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan akar masalah.

“Disdik Jabar harus segera menuntaskan MoU sebagai payung hukum yang jelas. Jangan sampai siswa dirugikan, tetapi sekolah juga harus memiliki kepastian terkait hak mereka. Masalah ini harus selesai di level regulasi,” tegas Ronny.

Ronny menilai polemik penahanan ijazah tidak bisa dilihat sepihak. Menurutnya, banyak sekolah swasta menahan ijazah karena terdapat tunggakan SPP yang belum diselesaikan orang tua siswa.

“Sekolah swasta sudah menanggung biaya operasional bertahun-tahun. Jadi persoalannya bukan hanya soal sekolah menahan ijazah, tetapi bagaimana pemerintah hadir menyelesaikan akar masalahnya,” ujarnya.

Karena itu, Ronny sepakat bahwa MoU antara Pemprov Jabar dan sekolah swasta harus berisi mekanisme yang adil bagi kedua pihak, sekolah tidak dirugikan, dan siswa tetap mendapatkan hak ijazahnya.

Sejalan dengan pandangan pimpinan DPRD Jabar, Ronny menegaskan bahwa pemerintah harus hadir membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tidak terbebani biaya pendidikan.

“Yang tidak mampu harus ditanggung negara. Pendidikan ini kebutuhan dasar. Gubernur terpilih Dedi Mulyadi juga memiliki konsep untuk memperkuat peran negara dalam membantu masyarakat, dan ini harus diimplementasikan,” kata Ronny.

Ronny juga menyoroti sejumlah poin penting yang disampaikan FKKSMKS Jabar, termasuk percepatan pembagian ijazah, penyusunan MoU yang jelas, permintaan regulasi tegas dari Disdik Jabar, serta usulan peningkatan bantuan anggaran pendidikan untuk sekolah swasta.

Ia menilai seluruh poin tersebut relevan dan perlu dipertimbangkan secara serius.

“Usulan sekolah swasta sangat realistis. Kalau bantuan keuangan dari pemerintah ditingkatkan dan regulasinya jelas, maka penahanan ijazah tidak akan terjadi lagi,” tuturnya.

Ronny memastikan bahwa Komisi V DPRD Jabar akan mengawal proses tindak lanjut hasil audiensi, termasuk koordinasi dengan Disdik Jabar dan pembahasan lanjutan mengenai kebijakan pendidikan.

“Ini bukan sekadar mendengar aspirasi, tetapi memastikan solusi benar-benar diwujudkan. Kami akan memanggil Disdik Jabar jika diperlukan untuk memastikan tidak ada siswa yang kembali dirugikan,” pungkasnya.