Ronny Hermawan Desak Disdik Jabar Tuntaskan MoU untuk Akhiri Polemik Penahanan Ijazah di Sekolah Swasta

Terasjabar.co – Polemik penahanan ijazah di sejumlah sekolah swasta kembali mencuat di Jawa Barat. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat, Ronny Hermawan, mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan (Disdik) segera menyelesaikan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai langkah konkret mengakhiri persoalan yang telah berlarut-larut ini.

Ronny menegaskan bahwa penyelesaian MoU adalah kunci untuk memastikan aturan dan mekanisme penyerahan ijazah menjadi jelas serta tidak merugikan siswa maupun sekolah.

“Hal yang harus diutamakan saat ini adalah MoU clear dulu semuanya. Disdik Jabar harus segera menuntaskan MoU tersebut. Prinsipnya, jangan ada penahanan ijazah,” tegas Ronny saat menerima audiensi Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) dan Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Jabar, Senin (3/2/2025).

Ronny menekankan bahwa penahanan ijazah tidak bisa serta-merta dibebankan sebagai kesalahan sekolah. Banyak sekolah swasta telah menanggung beban operasional selama bertahun-tahun meski ada siswa atau orang tua yang tidak memenuhi komitmen pembayaran.

“Sekolah swasta sebenarnya telah bersabar selama tiga tahun meskipun siswa atau orang tua tidak memenuhi komitmen pembayaran biaya pendidikan,” jelasnya.

Menurut Ronny, sekolah pada dasarnya tidak ingin menahan ijazah siswa. Namun, realitas di lapangan membuat situasi ini kerap terjadi akibat tunggakan yang tidak terselesaikan.

“MoU ini penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban sekolah serta siswa,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, para kepala sekolah juga mengungkapkan perlunya dukungan kebijakan yang memperjelas mekanisme administrasi penyerahan ijazah agar tidak lagi menimbulkan kebingungan di lapangan.

Disdik Jabar sebenarnya telah menerbitkan surat edaran larangan penahanan ijazah sejak 2017. Namun, implementasinya dinilai tidak konsisten dan baru kembali menjadi sorotan setelah viralnya sejumlah kasus di media sosial.

Ronny mendorong Disdik Jabar untuk bergerak cepat, memastikan MoU rampung dan diterapkan secara menyeluruh demi menghentikan polemik berkepanjangan yang selalu berulang setiap tahun ajaran baru.

Ia menegaskan, penyelesaian MoU bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut masa depan siswa dan keberlangsungan sekolah swasta sebagai bagian penting ekosistem pendidikan di Jawa Barat.