Badan Publik yang Informatif di Jawa Barat Terus Meningkat

Terasjabar.co – Tujuh Puluh Badan Publik di Jawa Barat mendapatkan anugerah penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Gubernur Jawa Jawa Barat hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Penghargaan disampaikan Gubernur Jawa Barat bersama Ketua Komisi Informasi Jawa Barat kepada Badan Publik yang berhasil meraih status sebagai Badan Publik Informatif di Gedung Merdeka Jalan Asia-Afrika Bandung, Kamis (14/11/2024).

Ke-70 Badan Publik yang informatif tersebut, yakni 20 Pemerintah Kabupaten & Kota, 3 Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 24 organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 10 Instansi Vertikal di Jawa Barat, dan 10 Publik Partai Politik.

Monev Komisi Informasi Jawa Barat tahun 2024 diikuti 146 badan publik, yang informatif 47,94%, 4,10% menuju informatif, 10.95% cukup informatif, 8,21% kurang informatif dan sisanya masih ada 28,76% badan publik yang tidak informatif.

Ke-20 pemerintah kabupaten/kota yang informasi tersebut, yakni, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kabupaten Bandung, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Corebon, dan Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, ketiga Biro di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat yang informatif adalah Biro Organisasi, Biro Umum, dan Biro Hukum & Hak Asasi Manusia. Ke-24 OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni: Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Organisasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perumahan & Pemukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana, Dinas Permberdayaan Masyarakat & Desa, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sumber Daya Air, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dinas Pemuda & Olahraga, Badan Penelitian & Pengembangan Daerah, dan Dinas Perkebunan.

Sementara itu,  ke-3 BUMD yang informatif adalah PT Tirta Gemah Ripah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, dan PT Agronesia. Ke-10 Instansi Vertikal di Jawa Barat, yakni: Pusat Pelatihan, Pengembangan, & Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Jawa Barat, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat, Badan Pusat Statistik Jawa Barat, KPU Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Polda Jawa Barat, PTUN Bandung, dan KPID Jawa Barat.

Ke-10 Partai Politik yang informatif adalah DPD Partai Gerindra Jawa Barat, DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat, DPD Partai Golkar Jawa Barat, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat, DPD Partai Nasdem Jawa Barat, DPD Partai Demokrat Jawa Barat, DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat, PDW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat, dan DPW Partai Solidaritass Indonesia Jawa Barat.

Status Badan Publik lainnya hasil Monev 2024, yakni selain 20 kabupaten & kota informatif, 2 menuju informatif, 4 cukup informatif, dan 1 kurang informatif. Selain 3 Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat informatif, 2 kurang informatif, dan ada 4 tidak informatif.

Selain, 24 organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat informatif, 2 OPD menuju informatif, 7 OPD cukup informatif, 4 kurang informatif, dan ada 3 OPD yang tidak informatif.

Selain 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) informatif,  1 menuju informatif, 1 cukup informatif, 4 kurang informatif, dan 18 yang tidak informatif. Selain 10 Instansi Vertikal informatif, 1 menuju informatif, 4 cukup informatif, 1 kurang informatif,  dan sisanya 6 tidak informatif.

Jika diperbandingkan masa penjalanan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat, jumlah Badan Publik yang informatif terus bertambah. Pada Monev tahun 2020 komisi informasi Jabar mencatat baru ada 3 kabupaten & kota yang mendapakan predikat informatif, tahun 2021 naik menjadi 4 kabupaten & kota, tahun 2022 naik menjadi 13  kabupaten & kota, tahun 2023 naik menjadi 17, dan tahun 2024 meningkat lagi menjadi 20 kabupaten & kota.

Kemudian OPD di lingkungan Pemprov Jabar, tahun 2020 hanya ada 5 OPD yang informatif, tahun 2021 naik 8 OPD, tahun 2022 menjadi 17 OPD, tahun 2023 naik 23 OPD, dan tahun 2024 menjadi 24 OPD.

Pada tahun 2024, Monev Keterbukaan Informasi Publik diterapkan pada Biro yang ada pada Lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat. sudah ada 3 Biro yang masuk kategori informatif.  BUMD mulai monev tahun 2020 sampai 2022 tidak ada satu pun yang masuk kategori informatif, baru tahun 2023 ada 3 BUMD yang informatif, serta tahun 2024 masih tetap 3 BUMD yang m informatif.

Kemudian instansi vertikal dari 19 instansi yang monev tahun 2020 baru 3 yang infomatif, 2021 naik menjadi 4 yang informatif, tahun 2022 menjadi 6, tahun 2023 naik menjadi 9 yang informatif, dan tahun 2024 dari 22 instansi vertika sudah 10 yang informatif.

 Prestasi lain yang ditancapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Komisi Informasi Jawa Barat adalah tentang implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat cukup baik. Tahun 2019, rangking Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal keterbukaan informasi publik berdasarkan hasil monev Komisi Informasi Pusat berada pada urutan ke-14, tahun 2020 menjadi peringkat 4, tahun 2021 urutan ke-3, tahun 2022 peringkat 2, tahun 2023 peringkat ke-4 dengan nilai 95,55.

Prestasi yang spektakuler terkait peraihan Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Provinsi Jawa Barat tiga tahun berturut-turut menduduki rangkin pertama tertinggi. Tahun 2021, nilai indeks keterbukaan informasi publik Provinsi Jawa Barat 78,56%, tahun 2022 menjadi 81,93%, tahun 2023 naik menjadi 84,43, dan tahun 2024 makin memantapkan diri sebagai provinsi pertama dan utama dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai tertinggi yang dicapai 85,22% di atas Indeks Keterbukaan Informasi Nasional 75,65.