DPD Demokrat Jabar Laporkan Budi Arie Setiadi ke Polda Jabar Terkait Dugaan Penyebaran Hoax dan Fitnah

Terasjabar.co – DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat melaporkan Ketua Projo/Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia, Budi Arie Setiadi yang diduga menyebarkan hoax dan memfitnah Partai Demokrat dan adik-adik mahasiswa di laman facebook pribadinya kepada Kapolda Jabar, Kamis (29/7/2021).

Sebagai pelapor yaitu Leksadarma Kengsiswoyo, SH., MH. (Ketua Badan Hukum DPD Partai Demokrat Jawa Barat), H. Zulkifly Chaniago, BE. (Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Jawa Barat), H. Sugianto Nangolah,  SH., MH. (Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Jawa Barat), H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. (Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Jawa Barat), Ir. Sri Budihardjo Herman, M.IPol. (Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Jawa Barat), Toto Purwanto Sandi, M.IPol. (Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Jawa Barat), dan Yosa Octora Santono, S.Si., MM. (Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Jawa Barat).

Dalam poster yang diunggahnya, Wamendes Budi Arie Setiadi berusaha memfitnah Partai Demokrat dengan tulisan DE-MO-K-RA-T. Poster itu menyebutkan “Pakai Tangan Adik-adik Mahasiswa Lagi Untuk Kepentingan Syahwat Berkuasanya”, ditambah tagar #BongkarBiangRusuh, dan meletakkan kata Demokrat di bawahnya dalam poster/meme tersebut.

“Sangat tegas dan jelas, Budi Arie Setiadi telah berusaha memfitnah Partai Demokrat sebagai biang rusuh dan menggunakan tangan adik-adik mahasiswa untuk kepentingan syahwat berkuasa. Bahwa Terlapor/Budi Arie Setiadi patut diduga melanggar pasar 14 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Juncto Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, bunyi surat laporan tersebut.

Tuduhan ini adalah kesengajaan yang membuat Partai Demokrat terhina dan tercemar nama baiknya di seluruh Indonesia, dengan demikian bahwa terlapor harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dan ditambah martabat dan intelektual mahasiswa telah direndahkan yang seakan-akan bisa diperintahkan untuk kepentingan politik.