Jabar Berdayakan Santri Melalui Berbagai Program, Mulai dari Sadesha sampai One Pesantren One Product

Terasjabar.co – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar saat ini intens memberdayakan para santri dan pondok pesantren.

Sejumlah program pun diluncurkan. Mulai dari Sadesha (Satu Desa Satu Hafidz), One Pesantren One Product (OPOP), sampai Ajengan Masuk Sekolah (AMS).

Panglima Santri Jabar menyatakan, program-program tersebut sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut ia, peningkatan kualitas SDM tak hanya mengenai teknologi dan pendidikan, tapi juga keagamaan perlu ditingkatkan.

“Pesantren di Jawa Barat semuanya ada sekitar 12.000 pesantren. Santrinya ada sekitar 4.8 juta santri. Ini sangat luar biasa,” kata Kang Uu saat menghadiri Pembukaan Youth Leader Forum 2020 dengan Tema “Santri Mengabdi Untuk Negeri” via konferensi video dari Kota Tasikmalaya, Kamis (24/12/2020).

Dalam acara tersebut, Kang Uu pun mengingatkan generasi milenial untuk tidak melupakan pengabdian dan perjuangan jas hijau dalam kemerdekaan Republik Indonesia.

“Jas hijau artinya jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Karena ulama sangat berperan tentang lahirnya negara kita yang berdasarkan Pancasila,” ucapnya.

Selain itu, kata Kang Uu, santri saat ini tidak hanya mengisi kemerdekaan di pondok pesantren dan berdakwah, tetapi juga berperan membangun Indonesia di berbagai bidang. Mulai dari ekonomi, politik, sampai perdagangan.

Meski begitu, Kang Uu menyatakan bahwa santri memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat kendati berprofesi sebagai politisi, ekonom, dan lain sebagainya. Sebab, tugas pokok santri mengisi kemerdekaan yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam pembangunan manusia.

“Dia menjadi politisi tetap mempunyai kewajiban untuk menyampaikan agama saat memiliki jabatan-jabatan tertentu. Dia pengusaha, kalau memang dasarnya pesantren tetap memiliki kewajiban-kewajiban tertentu untuk melaksanakan nilai-nilai Islam dalam berbangsa dan bernegara,” katanya.