Kabupaten Bekasi Segera Miliki Perda Sanksi Protokol Kesehatan, Achdar Sudrajat: Patut Diapresiasi!

“Dalam waktu dekat ini bakal segera diterbitkan di Kabupaten Bekasi. Peraturan daerah tersebut merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bekasi Suryo Pranoto di Cikarang, Selasa (3/11/2020).

Terkait hal itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi, H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. mengapresiasi Pemkab Bekasi atas usulan tersebut.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, Perda penerapan sanksi protokol kesehatan perlu segera diterbitkan di Kabupaten Bekasi terlebih gubernur dan bupati sudah mengeluarkan peraturan dalam bentuk peraturan gubernur (Pergub) dan peraturan bupati (Perbup).

“Patut kita apresiasi ya, karena selama ini Satpol PP sedikit kesulitan kalau ada pelanggar. Misalnya tidak pakai masker, tidak bisa mengatur jarak, mereka tidak bisa dengan mudah menerapkan sanksinya karena belum ada payung hukum. Akan lebih kuat jika payung hukumnya Peraturan Daerah langsung,” ungkap Achdar kepada Terasjabar.co, Selasa (3/11/2020).

“Jadi di Perda ini akan dibuat sanksinya melalui perdanya. Jadi kalau ada perdanya akan lebih kuat. Termasuk didalamnya ada sanksi denda dan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar,” imbuh pria yang juga menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat ini.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Bekasi sejak beberapa bulan lalu sudah menerapkan kebijakan PSBB hingga Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). Razia penggunaan masker juga sudah dilakukan selama penerapan kebijakan tersebut.

Selama pelaksanaan kebijakan PSBB dan PSBM bahkan ditemukan ratusan warga yang terbukti melanggar protokol kesehatan namun masyarakat yang kedapatan melanggar hanya dikenakan sanksi sosial atau denda maksimal Rp 250 ribu.