Soal Kebijakan PSBMK, Begini Kata Anggota Komisi II DPRD Jabar

Terasjabar.co – Pemerintah Jawa Barat harus menjamin seluruh kebutuhan logistik masyarakat selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Mikro dan Komunitas (PSBMK). Hal tersebut dikarenakan, selama PSBM banyak masyarakat Jawa Barat juga yang tidak melakukan aktivitas diluar rumah.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Hilal Hilmawan, menanggapi soal perekonomian saat masih diberlakukannya PSBMK di Kabupaten/Kota Jawa Barat yang memiliki resiko penularan Covid-19 tinggi.

“Jadi pemerintah provinsi harus menjamin kebutuhan masyarakat saat PSBMK di Jawa Barat karena mereka tidak ada aktivitas,” katanya, Minggu (13/9/2020).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, langkah yang harus diambil oleh pemerintah saat ini adalah mengevaluasi semua kebijakan, Katanya jangan sampai ke kacauan pembagian logistik seperti di Pemberlakuan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Jawa Barat terlurang kembali.

“Jadi evaluasi kembali distribusi bantuan untuk masyarakat jangagn sampai yang sudah-sudah nanti jadi berantakan, saya kira pendistribusian itu yang harus kongkrit dan jelas agar tepat sasaran dan mengena,” tandasnya.