Target Bansos Meleset, DPRD Jabar Tunggu Jawaban Pemprov

Terasjabar.co – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menyayangkan pendistribusian bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, meleset dari jadwal yang sudah ditentukan.

Dia mengatakan, seharusnya pada September sekarang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sudah menyelesaikan empat tahap bansos bagi masyarakat terdampak, dengan target 1,8 juta keluarga. Tetapi kenyataannya, hingga saat ini baru selesai dua tahap. Itu pun kata Yunandar, masih menyisakan banyak persoalan yang harus dituntaskan.

Dia menilai, persoalan ini terjadi akibat dari kebijakan Gubernur Ridwan Kamil yang menginginkan bansos dibagi dalam dua jenis, yakni berupa sembako dan uang tunai. Padahal kata dia, pendistribusian bansos cukup berupa uang tunai lebih efisien. Sekaligus bisa membantu menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah.

“Sejauh ini, mengenai bansos. Masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Padahal baru tahap dua. Padahal targetnya bansos ini diserahkan dalam empat tahap dan berakhir pada September ini. Kalau begini, selanjutnya mau bagaimana? Sejak awal kami sudah menyarankan, sebaiknya bansos itu berupa uang. Selain lebih mudah pendistribusiannya, juga bisa meminimalisir masalah seperti sekarang. Lalu secara jangka pendek, akan memutar uang di desa sehingga perekonomian di desa berjalan,” ujar Yunandar, Selasa (8/9/2020).

Tidak hanya itu, Yunandar mengaku banyak laporan dari beberapa pihak terkait dua tahap bansos yang sudah berjalan. Salah satunya kata dia, adanya pertanyaan harga barang yang tidak sesuai dengan harga pasar. Ditambah lagi dengan adanya pengurangan jumlah dari target, sementara anggaran yang diajukan tetap seperti rencana.

“Banyak sekali laporan yang masuk ke kami. Salah satunya dari Kepala Disperindag (Jawa Barat), yang diminta oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengembalikan uang sekian miliar, karena harga produk sembako di Bulog yang didistribusikan untuk bansos terlalu tinggi. Tidak sesuai dengan harga pasar. Belum lagi soal target 1,8 juta keluarga, yang anggarannya Rp 4 triliun. Pada kenyataannya, tahap satu hanya didistribusikan 1,7 keluarga. Kemudian tahap dua hanya 1,3 juta keluarga. Nah ini bagaimana? Sementara anggarannya tiap tahap tetap sama,” ucapnya.

“Ini soal selisihnya bagaimana? Belum lagi ada retur 6% dari 1,3 juta itu. Berarti ada sekitar 78 ribu paket sembako yang tidak tersebar. Itu juga bagaimana? Itu tidak sedikit. Ada lagi laporan vendor pengadaan yang belum dibayar oleh Bulog. Padahal penganggaran dari APBD sudah selesai. Makanya sejak awal kami sudah meminta, lebih baik uang karena masalah sembako ini luar bisa sulit pelaksanaannya,” sambungnya.

Yunandar berharap ada solusi terkait masalah ini, agar pendistribusian tahap tiga dan empat bisa segera terlaksana dan cepat selesai. Mengingat bansos sangat dibutuhkan oleh masyarakat, selama masa penanganan pandemi. Sekaligus meminimalisir kriminalitas akibat ekonomi masyarakat yang memburuk.

“Kita berharap persoalan ini segera teratasi. Evaluasinya bagaimana. Supaya tahap tiga dan empat bisa selesai, seperti janji yang pernah disampaikan gubernur kepada publik. Kita juga meminta gugus tugas bisa menyelesaikan, karena sejauh ini menurut saya tidak kelihatan kerjanya apa,” harapnya.