Bansos Diselidiki Polda, DPRD Jabar: Ini Konsekuensi Strategi Kebijakan

Terasjabar.co – Adanya dugaan penyelewengan bantuan sosial (bansos) provinsi berupa sembako yang tengah diselidiki Polda Jabar membuat Anggota Komisi II DPRD Jabar, Yunandar R. Eka Perwira angkat bicara. Menurutnya hal itu merupakan konsekuensi dari strategi kebijakan.

“Menurut saya rentetan pengadaan barangnya cukup panjang. Misalnya, ada pengadaan item sembako yang dikelola oleh BUMD tapi ternyata dikerjasamakan dengan vendor lain,” kata Yunandar, Rabu (29/7/2020).

Informasi yang didapat, katanya dalam paket sembako bansos tersebut ditemukan sarden yang kadaluarsa.

“Kalau sudah diselidiki pihak kepolisan ya kita harus patuh pada prosesnya,” ujar Yunandar.

Budaya korupsi di Indonesia, katanya memang belum lenyap. “Apalagi kalau di situ ada anggaran cukup banyak. Tak heran jika ada oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga: 13 Daerah di Jabar Terindikasi Lakukan Penyelewengan Dana Bansos Covid-19

Sejak dari dulu, kata Yunandar sebelum bansos didistribusikan, pihaknya sudah mengusulkan agar bansos semuanya diberikan dalam bentuk nontunai, baik uang maupun voucher.

“Usulan kami dengan uang atau voucher di antaranya untuk efektif dan efisien. Juga terhindar dari adanya penyelewengan. Apalagi kalau sifatnya langsung diterima oleh masyarakat ke rekening masing-masing. Kita bisa menghindari korupsi. Sayangnya usulan kami tidak diterima,” tegasnya.

Dikatakan, pihaknya sudah melakukan pemantauan bansos ke lapangan. Ditemukan beberapa kendala dalam penyaluran bansos ini. Bahkan, ada kasus paket sembako itu hanya didrop di balai desa, karena PT Pos tidak menyalurkan ke setiap penerima. Ini akan membebani aparat di wilayah itu.

“Ya inilah permasalahan-permasalahan dari sebuah kebijakan. Coba dari awal diminimalisasi, mungkin tidak seperti ini jadinya,” jelas Yunandar.

Menurutnya, yang namanya barang kadang ada stok tapi kadang tidak ada di pasaran. Seperti sarden, ternyata ditemukan yang kadaluarsa.

“Bisa jadi ini karena dipaksakan, yang penting ada. Atau yang penting didistribusikan,” ujarnya.

Seperti pada telur, kata dia, ternyata banyak masalahnya. Begitu juga dalam distribusinya, banyak kendala ditemukan. Belum lagi soal lambatnya pendistribusian yang meleset dari target.

“Coba kalau pakai uang atau voucher, tidak akan seribet ini permasalahannya,” pungkasnya.