Irfan Suryanagara: “Gubernur Harus Tolak Merger Bank Banten dengan BJB”

Terasjabar.co – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk menolak merger PT. Bank Pembangunan Daerah Banten ke PT. Bank Jabar-Banten (BJB) Tbk. karena Bank Banten merupakan satu dari lima bank yang sudah menyandang status bank dalam pengawasan intensif (BDIP) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Ir. Irfan Suryanagara, M.Ipol. kondisi Bank Banten saat ini sudah hampir kolep jauh sebelum adanya pandemi Covid-19 dan banyak permasalahan.

“Bank Banten sejak dibeli oleh Pemprov Banten di era Gubernur Banten Rano Karno dan sekarang Wahidin, permasalah bank Banten belum juga dapat dituntaskan, bahkan hingga kini Bank Banten sudah terancam untuk dilikuidasi oleh pemerintah pusat/OJK. Dalam kondisi bank Banten yang kurang sehat dan sudah negatif dilihat dari pangsa pasarnya, namun tiba-tiba kami dari Komisi III DPRD Jabar mendapat kabar bahwa akan dimerger dengan Bank BJB oleh pemerintah pusat/OJK. Hal ini tentunya, kita sangat sayangkan OJK tidak cermat, dan meminta agar Bank Banten dapat merger dengan Bank BJB”, kata Irfan kepada Terasjabar.co, Kamis (18/6/2020).

Dikatakannya, sebelum di beli oleh Pemprov Banten dan menjadi Bank Banten, sejak dulu sudah mempunyai persoalan hukum. Padahal posisi Bank BJB saat ini sedang dalam kondisi sehat dan masuk katagori 10 besar bank sehat secara nasional.

“Dalam menghadapi pandemi covid-19 aja, Bank BJB sudah repot, apalagi ditambah untuk menangani bank Banten yang banyak permasalahan. Bisa-bisa berdampak turun drajad Bank BJB nantinya, dari buku III ke Buku III. Sepengetahuan saya,  kondisi non performing loan (NPL) berada di posisi 5% sampai 6%, jadi sudah tidak sehat lagi, karena tingkat NPL sudah diatas 5%. Padahal NPL merupakan kredit bermasalah yang menjadi salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank yang akan berdampak negatif pada bank”, jelasnya.

Selain itu, Menurutnya Bank Banten sampai saat ini permasalahan hukumnya masih banyak yang belum selesai.

“Apakah tidak akan merepotkan bank BJB kalau jadi merger nantinya?. Untuk itu, saya atas nama Komisi III DPRD Jabar, meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk menolak merger bank Banten”, ujarnya.

Bahkan Ketua DPD Partai Demokrat ini juga menyerukan #TOLAK MARGER BJB DG BANK BANTEN…. #SELAMATKAN BJB… SELAMATLAH DANA RAKYAT JABAR.