Jelang Pilkada Serentak 2020, DPRD Jabar Sorot Tiga Kantor KPU Daerah

Terasjabar.co – Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, yang dihelat pada 23 September mendatang. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat memantau kesiapan tiga kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari total delapan kantor yang diagendakan.

Dalam kunjungannya, Komisi I menemukan masalah yang cukup pelik, meski dari segi kesiapan jelang pelaksanaan Pilkada sudah dianggap baik. Kondisi kantor KPU Cianjur, Sukabumi dan Depok dianggap kurang representatif. Bahkan salah satunya, yakni kantor KPU Sukabumi merupakan ruko yang berstatus sewa.

Ketua Komisi I Bedi Budiman mengatakan, dari informasi dan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Sukabumi, tahapan persiapan menyambut Pilkada menurutnya sudah terlaksana dengan baik. Namun dia menyayangkan, kondisi bangunan berupa ruko tersebut masih jauh dikatakan layak.

“Kami menyayangkan kantornya belum representatif,” ujar Bedi di Kantor KPU Kabupaten Sukabumi, Senin (3/2/2020).

Padahal kata Bedi, pada 2017 silam pihaknya sudah mengusulkan agar KPU Kabupaten Sukabumi dapat menempati bekas kantor Samsat, namun belum ada tindaklanjut. Dia berharap, ada perhatian dari pemerintah setempat agar KPU dapat memiliki kantor yang lebih layak, sehingga dapat menunjang pekerjaan para staf demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada.

“Tentunya kami akan mendorong agar percepatan proses pemindahan kantor KPU-nya,” sambung Bedi.

Terlebih ucap Bedi, KPU adalah ujung tombak terlaksananya pemilihan yang jujur dan adil. Sehingga harus lebih diperhatikan dengan serius dan seksama, untuk menghindari polemik yang pernah terjadi, seperti terkait masalah anggaran, pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada dan khususnya daftar pemilih tetap (DPT).

“Terutama masalah daftar pemilih yang seringkali menimbulkan persoalan dikemudian hari,” ucapnya.

Tidak jauh berbeda dengan kantor KPU Sukabumi, kantor KPU Kota Depok juga dianggap tidak memadai. Luas kantor yang sempit dan lokasi kurang strategis dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proses gelaran Pilkada.

Sementara, ekretaris Komisi I DPRD Jabar, Sadar Muslihat berharap ada perhatian khusus dari KPU Pusat dan pemerintah setempat terkait permasalahan tersebut. Demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2020.

“Kami berharap ada atensi dari KPU Pusat dan Pemkot bisa membantu juga Pemerintah Provinsi agar kantor tersebut bisa lebih baik,” ujar Sadar saat memeriksa kantor KPU Kota Depok, Senin (10/2/2020).