Indeks Pembangunan Pemuda di Jabar Peringkat 31 dari 34 Provinsi, DPRD Minta Pemprov Serius

Terasjabar.co – Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Jabar sebagai isu serius untuk diperhatikan oleh pemerintah. IPP Jabar berada di urutan 31 dari 34 provinsi pada 2016, atau dengan angka 46,33.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya, mengatakan bahwa IPP ini secara substantif merefleksikan lima isu besar yang dihadapi para pemuda di Jabar.

Hal ini meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahtraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi politik, kepempinan, serta masalah gender dan diskrimasi.

Secara normatif, target angka IPP Jabar cukup tinggi, yakni 56,61 poin sebagaimana tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat.

Sementara secara nyata, pada 2015, IPP masih berada di kisaran 45,50 atau di peringkat 30 nasional. Pada 2016 malah turun jadi peringkat 31 walau nilainya mengalami kenaikan.

Diketahui dari hasil pendataan terakhir pada 2018 tersebut, urutan pertama untuk IPP pada 2016 ditempati oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 64,67, disusul oleh Bali dengan nilai 59,67.

Sedangkan Jabar berada di bawah Papua, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan berada di bawah rata-rata IPP Nasional dengan angka 50,17.

Asep mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan dinas terkait antara lain Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dan Dinas Kesehatan untuk membahas masalah IPP tersebut.

Rapat pembahasan soal IPP itu dilakukan pada Senin (27/1/2020) yang dihadiri oleh para pejabat dari berbagai dinas yang berkaitan dengan kepemudaan.

Menurut Asep, Pemprov Jabar bertugas besar dalam sinergitas kerja antara dinas yang dinilai belum optimal untuk mendongkrak angka IPP ini.

Hal tersebut merupakan tanggung jawab dari banyak OPD meskipun yang menjadi leading sector adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

“Melihat dari domain urusannya bukanlah menjadi tanggungjawab di Dispora saja, namun juga terkait dengan bagaimana Disdik, Dinkes, Disnaker dan OPD lainnya pun terlibat secara bersama-sama,” ujar anggota dewan dari fraksi partai Demokrat ini.

Untuk meningkatkan IPP ini, katanya, perlu segera membuat Rencana Aksi Daerah (RAD). Selain itu, juga melakukan pemetaan peran pada masing-masing OPD disertai dengan penganggaran yang wajar dan proporsional.