DPRD Jabar: BIJB Kertajati Masih Harus Mengembangkan dan Melengkapi Fasilitas

Terasjabar.co – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Daddy Rohanady, mengatakan Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati masih harus dikembangkan dan dilengkapi fasilitasnya baik yang menjadi kebutuhan penumpang ataupun penerbangan.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan bandara atau pemerintah harus mendirikan hotel dan rumah sakit di dekat bandara. Hotel dan rumah sakit yang ada di wilayah penunjang, misalnya di Kota Cirebon, dianggap terlalu jauh dari bandara.

Daddy mengatakan ada fasilitas lain yang juga harus menyesuaikan karena dengan landasan sepanjang 3.000 meter berarti Boeing 777 bisa landing di bandara tersebut. Karenanya, kapasitas alat pemadam kebakaran dan sarana penyediaan aftur harus ditambah.

Hal lainnya adalah sarana transportasi dari dan menuju bandara dianggap belum siap pula. Operator, dalam hal ini PT Angkasa Pura II dan PT BIJB, diminta menyediakan bus dari dan ke bandara menuju kota-kota tujuan penumpang.

“Terlepas dari berbagai persoalan yang ada, kebijakan Kementerian Perhubungan amat dibutuhkan. Kami usul konkret saja, kembalikan Husein untuk pangkalan TNI AU dan semua penerbangan komersial dialihkan ke Kertajati. Tanpa itu, Kertajati mati perlahan. Saya yakin, semua maskapai pasti ikut kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat Jawa Barat, katanya, pasti tidak akan merelakan BIJB mati. Tidak seorang pun rela bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka tersebut menjadi sia-sia, dan tidak ada yang akan sepakat bandara seluas 1.000 hektare tersebut mati tak berfungsi.

“Sayangnya, bandara yang telah menelan biaya dari APBD dan APBN triliunan rupiah tersebut belum berfungsi secara maksimal seperti yang diharapkan. Padahal, awalnya BIJB Kertajati direncanakan running well sejak 2017,” ungkap Daddy.

Daddy mengatakan BIJB Kertajati bisa jadi belum juga dilirik serius oleh para penumpang sebagai bandara dari dan ke Jabar. Mereka lebih memilih menggunakan penerbangan via Bandara Husein Sastranegara yang dikelilingi fasilitas yang lengkap.

Padahal, katanya, Bandara Husein merupakan salah satu bandara enclave sipil. Bandara tersebut sesungguhnya merupakan salah satu bandara pangkalan TNI Angkatan Udara. Fungsi bandara komersial hanya menjadi fungsi tambahan di lokasi tersebut.

“Hingga kapan pun BIJB Kertajati tidak akan berfungsi maksimal andai kondisi seperti sekarang ini terus dipertahankan. Ada tiga masalah yang butuh penyelesaian serius. Pertama, tidak mungkin ada dua rute dalam satu provinsi. Artinya, maskapai tidak mungkin membuka rute dari luar daerah ke Husein dan ke Kertajati. Itu pasti berdampak pada overhead yang amat tinggi,” katanya.

Di sisi lain, katanya, ada peluang pasar yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk yang hampir 20 persen di Indonesia dan mayoritas muslim, penumpang calon haji dan umrah sangat potensial. Hanya saja, menyangkut hal ini harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama.

“Ini berkaitan dengan keberadaan asrama haji yang rencananya berlokasi di Kabupaten Indramayu. Sebenarnya, areal Aerocity seluas 3.200 hektare lebih dapat dimanfaatkan untuk berbagai penunjang sebuah bandara berkelas internasional,” katanya.