DPRD Jabar: Sarana Dari dan Menuju BIJB Harus Dilengkapi

Terasjabar.co – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan sarana dari dan menuju Bandara Internasional Jawa Barat, di Kertajati, Kabupaten Majalengka, harus segera dilengkapi terkait dengan rencana penerbangan umroh dan embarkasih dari bandara ini.

“Kami menilai sarana transportasi dari dan menuju bandara dianggap belum siap pula. Operator, dalam hal ini PT Angkasa Pura II dan PT BIJB, diminta menyediakan bus dari dan ke bandara menuju kota-kota tujuan penumpang,” kata Daddy Rohanady, Senin (13/5/2019).

Ia mengatakan ada sejumlah masalah yang butuh penyelesaian serius terkait Bandara Kerjatai seperti tidak mungkin ada dua rute dalam satu provinsi.

Artinya, kata dia, maskapai tidak mungkin membuka rute dari luar daerah ke Husein Sastranegara dan ke Kertajati dan itu pasti berdampak pada overhead yang amat tinggi.

Masalah lainnya, lanjut dia, ialah fasilitas yang ada di BIJB Kertajati sebagai sebuah bandara (internasional) dianggap belum lengkap, seperti hotel dan rumah sakit.

“Hotel dan rumah sakit yang ada di wilayah penunjang, misalnya di Kota Cirebon, dianggap terlalu jauh dari bandara,” kata dia.

Dia mengatakan seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat Jawa Barat, pasti tidak akan merelakan apabila Bandara Kertajati terpuruk.

“Sayangnya, bandara yang telah menelan biaya dari APBD dan APBN triliunan rupiah tersebut belum berfungsi secara maksimal seperti yang diharapkan. Padahal, awalnya Bandara Kertajati direncanakan running well sejak 2017,” kata dia.

Menurut dia, penumpang saat ini lebih memilih menggunakan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara mengingat letaknya yang berada di Kota Bandung.

Dia menuturkan Bandara Husein merupakan salah satu bandara enclave sipil dan salah satu bandara pangkalan TNI Angkatan Udara serta fungsi bandara komersial hanya menjadi fungsi tambahan di lokasi tersebut.

Bandara Kertajati sejatinya dibangun untuk pelayanan komersial namum, hingga saat ini hal itu belum terwujud.

“Terlepas dari berbagai persoalan yang ada, kebijakan pusat (Kementerian Perhubungan) amat dibutuhkan. Kami usul konkret saja kembalikan Husein untuk pangkan TNI AU dan semua penerbangan komersial dialihkan ke Kertajati,” kata dia.

“Tanpa itu, Kertajati mati perlahan. Saya yakin, semua maskapai pasti ikut kebijakan pemerintah,” lanjut dia.