Teori Pembangunan Ala Ridwan Kamil

Terasjabar.co – Ada empat teori untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan saat ini, yakni Teori Government 3.0, Pentahelix, Delapan Pintu Anggaran, dan Digital Government.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam agenda pelantikan kepengurusan Komisariat Wilayah (Komwil) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Jawa Barat periode 2018-2021 di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (17/5/2019).

“Kalau 3.0 birokrasi dinamis. Artinya dimana tujuan pembangunan ini bisa dititipkan ke yang bukan birokrasi. Kita tangan terbuka. Maksudnya 3.0 menitipkan tujuan pembangunan kepada orang-orang lembaga nonbirokrasi di luar pemerintahan,” ucap Emil, sapaan akrabnya.

Emil mencontohkan, program Satu Desa Satu Hafiz Quran. Menurutnya, program tersebut merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjalin kerja sama dengan salah satu bank nasional via pembinaan generasi muda desa agar cinta Al Quran.

Sementara itu, Teori Pentahelix merupakan kerja sama pembangunan dengan melibatkan lima unsur yang dikenal ABCGM, yakni Akademisi-Bisnis (pengusaha)-Community (masyarakat)-Government (pemerintah)-Media.

Selain itu, lanjut Emil, pembangunan pun tidak hanya bergantung pada tiga anggaran negara yang meliputi APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN.

“Pasalnya, ada lima pintu anggaran lain yang bisa dimanfaatkan, yakni dana swasta melalui KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, hingga dana CSR,” katanya.

“Penggunaan instrumen tersebut merupakan salah satu penerapan teori Birokrasi 3.0 atau Dynamic Bureaucracy,” sambungnya.

Teori pembangunan keempat, kata Emil, yakni penerapan Digital Government. Artinya, pemerintah mulai menerapkan sistem digitalisasi untuk mendukung pola administrasi hingga pelayanan publik.

“Bapak-bapak harus merevolusi semua birokrasinya dengan teknologi digital. Seperti anggaran harus e-budgeting semua. Ini bisa ngecek anggaran yang bohong akan ketauan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa menjelaskan, berdasarkan Rapat Kerja Forsesdasi Jabar pada 28-29 Maret 2019 di Kabupaten Pangandaran, telah ditetapkan kepengurusan Komwil Forsesdasi Jawa Barat periode 2018-2021.

“Seyogyanya kepengurusan terdahulu berakhir pada tahun 2018. Namun, pemilihan kepengurusan Forsesdasi ditunda sementara waktu karena terdapat beberapa agenda penting. Di antaranya Pilkada Serentak di Jawa Barat,” tandasnya.

Untuk diketahui, pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor: 123/16/Forsesdasi-Jabar/2019. Ditunjuk sebagai Ketua Forsesdasi Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021, yakni Sekretaris Daerah Kota Bogor.

Pelantikan ini penting karena merupakan langkah awal dalam melaksanakan program kerja yang telah dirumuskan dan disepakati yang meliputi 6 (enam) bidang, yakni:
1. Bidang Hukum dan Politik,
2. Bidang Sumber Daya Manusia,
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat,
4. Bidang Hubungan Antarlembaga,
5. Bidang Pemerintahan, serta
6. Bidang Perekonomian dan Pembangunan.