TAP Jabar Tuai Kontroversi, Ridwan Kamil: Saya Perlu Tim untuk Menasihati

Terasjabar.co – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bicara mengenai kontroversi pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang beranggotakan keluarga dan eks timsesnya. Dia memastikan tim tersebut dibentuk atas dasar kebutuhan.

“Saya perlu tim (untuk) menasehati, memperlancar urusan yang tidak ada speknya di dalam OPD, PNS maka saya sudah terjemahan bahwa kalau gubernur namanya TAP,” kata Ridwan Kamil, di Gedung Pakuan, Senin (18/3/2019).

Tim khusus milik Emil dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.2/Kep.1244.Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018 lalu. Tim itu diisi oleh 19 orang pakar dengan latar belakang berbeda.

Seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Idratmo Soekarno, Bernardus Djonoputro, Evi S Saleha, Budi Raharjo, Budhiana Kartawijaya, Kusmayanto Kadiman, Asep Warlan dan Dedi Kusnadi Thamim.

Tim itu diketuai oleh Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad, Ketua Harian Arfi Rafnialdi, yang merupakan eks timsesnya saat Pilgub Jabar laly. Kemudian ada posisi dewan pakar yang diisi oleh sembilan orang dengan beragam latar belakang keilmuan berbeda.

Selain dewan pakar, di dalam TAP ada juga dewan eksekutif yang diisi oleh delapan orang. Di antaranya Juwanda, Sri Pujiyanti (eks timses), Elpi Nazmuzzaman (adik Ridwan Kamil), Ridwansyah Yusuf Achmad, Ferdhiman Putera Bariguna, Lia Endiani (eks timses), Wahyu Nugroho, Wildan Nurul Padjar (sepupu Ridwan Kamil).

Emil memastikan orang-orang pilihannya itu memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu, lanjut dia, secara jumlah tim bentukannya itu jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan TGUPP bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Dari awal kita butuh tapi konsepnya minimalis 19 orang. Kalau Jakarta penduduk 10 juta (penduduk), TGUPP ada 70 lebih. Kalau di Jabar ada 50 juta (penduduk) kita kompres hanya 19 orang,” ucapnya.

Emil menegaskan, pembentukan TAP semata-mata untuk mengakselerasi pembangunan Jabar. Dia berlasan butuh banyak masukan sebelum mengambil kebijakan untuk kepentingan Jabar.

“(Tim) ini hanya untuk memberi input gubernur untuk memperlancar kinerja. Dulu pas saya jadi wali kota juga ada, ini memang dibutuhkan,” ujarnya.