Januari 2019, DPRD Jabar Janji Selesaikan Masalah Ini

Terasjabar.co – Masa Sidang Paripurna DPRD Jabar kembali dibuka pada 3 Januari 2019. Wakil Ketua DPRD Jabar, Abdul Haris Bobihoe, mengatakan bahwa Januari 2019, DPRD Jabar akan melanjutkan pembahasan Pansus VII.

“Pansus VII hubungannya dengan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang), perpajakan, itu yang kami lanjutkan, kemudian dengan korwil yang sudah oleh Kemendagri tidak diperbolehkan lagi, itu juga akan bahas di pansus,” ujarnya ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jumat (28/12/2018).

Untuk pembahasan bakorwil dan perpajakan, kata Bobihoe, dapat diselesaikan pada awal Januari. Tetapi untuk masalah RUTR, diperkirakan selesai pada akhir Januari atau awal Februari 2019.

Hal itu dikarekan pembahasan tata ruang memerlukan waktu cukup lama.

“Untuk RUTR kami makan waktu cukup panjang, karena pembahasan cukup panjang. Tata ruang harus cukup detil, harus agak cukup panjang,” ujarnya.

Selain Pansus VII, pembahasan Pansus VIII juga akan kembali berjalan pada Januari 2019.

Pansus VIII akan membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Deaerah (RPJMD). Pembahasan RPJMD ini juga nantinya akan mengacu pada RUTR yang dibahas di Pansus VII.

Bobihoe mengakui bahwa pada 2018, ada beberapa perda yang tidak dapat diselesaikan. Di antaranya ada lima perda yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018, tapi sampai saat ini belum disahkan menjadi perda.

Kelima perda tersebut dua raperda usulan DPRD Jabar yaitu raperda tentang kewirausahaan dan raperda kawasan bebas rokok.

Sementara tiga perda lainnya adalah usulan Pemprov Jabar, di antaranya perda mengenai pajak kendaraan bermotor, struktur organisasi perangkat daerah, dan tata ruang.

Bobihoe mengatakan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan karena banyak hal yang harus dikerjakan oleh Anggota DPRD Jabar.

“Karena banyak permasalahan yang harus diselesaikan. RUTR tidak bisa cepat karena perlu kajian lebih luas. Tata ruang se-Jabar saat ini di kabupaten kota banyak tata ruang belum selesai,” ujarnya.