Tiga Kepala Daerah Kena OTT KPK, DPRD Jabar Salahkan Sistem

Terasjabar.co – Dalam waktu tidak terlalu lama, tiga kepala daerah di Jawa Barat harus berurusan hukum terkait dugaan korupsi. Ke tiganya terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Kepala daerah pertama yang terkena OTT adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Dia dijemput KPK terkait suap proses perizinan proyek pembangunan mega proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus terbaru melibatkan Bupati Cianjur Irvan Rifano Muchtar. Bupati yang dilantik pada 2016 lalu terkena OTT diduga terkait suap anggaran pendidikan. Selain Irvan, sejumlah pejabat di Pemkab Cianjur juga ikut ditangkap dalam OTT tersebut.

Tidak lama berselang giliran Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang dicokok tim antirasuah. Politisi PDIP itu diduga melakukan praktik jual beli jabatan di daerahnya. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang senilai Rp 352 juta.

Sejumlah kasus di atas mendapat perhatian dari anggota DPRD Jabar. Pemerintah pusat dan daerah harus semakin gencar melakukan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di Jawa Barat.

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan kasus hukum yang membelit para kepala daerah harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Terutama penguatan pengawasan terhadap para kepala daerah.

“Harus ada upaya pencegahan. Kasus perizinan, mutasi dan rotasi memang zona rawan korupsi. Ke depan harus ada pencegahan,” kata Ineu di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (13/12/2018).

Menurutnya, upaya pencegahan sudah banyak dilakukan. Salah satunya dalam pembahasan anggaran sudah mengingatkan para kepala daerah agar berhati-hati dalam penggunanya.

“Semuanya harus diperbaiki. Dengan sistem yang ada dan individunya harus siap menjalankan. Yang melaksanakan (anggaran) mengikuti kehati-hatian dan diterapkan sejak awal,” ujarnya.

Senada dengan Ineu, Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe juga meminta ada perbaikan dalam sistem penggunaan anggaran di pemerintah. Salah satunya dengan memotong sistem birokrasi agar tidak menjadi celah korupsi.

“Kesalahan di sistem yang dibuat sekarang. Harusnya penyaluran dana itu bisa langsung ke orang yang dibutuhkan. Tidak melalui banyak birokrasi dan harus lebih transparan,” ucapnya.