DPRD Jabar Nilai Fasilitas HP untuk Kades-RW Rawan Penyimpangan

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat mempersoalkan rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memfasilitasi handphone (HP) untuk kepala desa (kades) dan ketua RW. Sebab rawan terjadi penyimpangan dan persoalan hukum di kemudian hari.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Syahrir khawatir fasilitas smartphone ini menjadi beban bagi kades dan ketua RW. Sebab nantinya akan menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan aset daerah.

“Smartphone itu jadi barang milik daerah secara aturan. Terus kalau mau diserahkan harus melalui proses penghapusan aset daerah,” kata Syahrir, Senin (26/11/2018).

Politisi Gerindra ini khawatir nantinya terjadi musibah fasilitas handphone yang diterima kades dan ketua RW hilang atau rusak. Sehingga, sambung dia, nantinya dikhawatirkan menjadi temuan BPK.

Menurutnya perlu ada kepastian hukum yang jelas bagi kades dan ketua RW ketika terjadi musibah kehilangan atau rusak.

“Kalau smartphone tersebut tidak ada di kades atau RW karena alasan hilang atau rusak, otomatis si pengguna anggaran akan diperiksa dan diminta keterangan oleh BPK,” tutur dia.

Dia menyarankan lebih baik menggulirkan program lain dengan besaran anggaran serupa. Lebih baik fasilitas smartphone digulirkan oleh pemerintah kabupaten kota.

“Kita cari lah program lain yang lebih berpihak ke masyarakat dengan seharga smartphone misalnya. Kan ada kewenangan kabupaten kota juga,” ujar Syahrir.

Kekhawatiran serupa juga dirasakan anggota Komisi I Sadar Muslihat. Menurutnya beban pertanggungjawab kades dan ketua RW cukup berat dengan adanya fasilitas smartphone tersebut.

“Pertanggungjawaban para penerima juga mungkin akan sangat merepotkan risiko hilang dan rusak. Dengan belum mapannya Pemerintah Desa mengurusi dana desa , pengadaan ini juga akan merepotkan dan bukan tidak mungkin berimplikasi hukum,” ungkap Sadar.

Menurutnya pengadaan smartphone untuk kades dan ketua RW ini membutuhkan biaya besar dan rawan penyimpangan. Hal itu tidak sebanding dengan pemanfaatan di lapangan nantinya.

“Kalau setiap kades dan RW menyampaikan permasalahan tiap hari, maka berapa juta masalah yang ditampung di pemprov. Sementara kalau sedikit masalah yang disampaikan, maka betapa mahalnya nilai harga satu masalah yang disampaikan,” tutur dia.

“Belum lagi masalah keabsahan pengadaan dan penerimanya,” pungkas Sadar.

Sebelumnya Ridwan Kamil berjanji memfasilitasi telpon genggam kepada seluruh kepala desa dan RW.

“Misi keempat tingkatkan produktivitas ekonomi umat melalui teknologi dan kolaborasi. Kita akan membagikan HP (handphone) kepada kepala desa dan ketua RW, dengan begitu akan menjadi agen pembangunan digital,” kata Emil, di Gedung Sate, Kamis (6/9/2018).

Dengan cara tersebut, dia menilai, semua masalah akan bisa diselesaikan dengan cepat. Roda ekonomi di desa juga akan berjalan dengan baik dengan adanya sebuah inovasi-inovasi yang dilakukan.

“Aspirasi bisa cepat (disampaikan) dagang (hasil) pertanian bisa lewat HP. Jadi mohon (rencana ini) didukung dewan. Dengan HP akan ada revolusi cara berkomunikasi dan cara berdagang,” jelasnya.