Pemprov Jabar Tawarkan Konsep KPBU Kepada BUMN

Terasjabar.co – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan konsep Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) sebagai langkah untuk memuluskan sejumlah program infrastruktur dasar kepada BUMN PT Adhi Karya.

“Kami memiliki keterbatasan dana untuk pelayanan air minum, kerjasama nanti yang mendanai Adhi Karya bekerja sama dengan PDAM, investasinya nanti dibayar oleh pelanggan,” kata Ridwan Kamil usai melakukan pertemuan dengan jajaran managemen PT Adhi Karya, di Bandung, Kamis (13/9/2018).

Ia mengatakan pihaknya sudah mendapat tawaran dari BUMN PT Adhi Karya yang tertarik membangun sejumlah infrastruktur dasar seperti air minum, jalan hingga rumah sakit dan BUMN ini bisa mengambil KPBU tipe satu yang bisa langsung mengucurkan dana.

Menurut dia rencana KPBU tipe dua sendiri menurutnya pihak BUMN maupun swasta membiayai seluruh investasi proyek dan setelah selesai Pemprov Jabar mencicil dengan jangka waktu 5-10 tahun.

“Dan saya minta mereka bangun rumah sakit nanti jadi duluan bisa siap pakai, sekolah juga begitu, dibangun biar sekolah kita naik kelasnya, lebih baik kita cicil, daripada ngeteng tiap tahun,” katanya.

Dia mengatakan konsep KPBU ini akan ia tawarkan ke korporasi lain yang bersedia termasuk untuk memenuhi program jalan mulus 100 persen di Jawa Barat dan jika mengandalkan anggaran pemerintah, kemantapan jalan hingga pelosok desa sulit terwujud dalam waktu cepat.

“Apabila dengan konsep KPBU dalam waktu dua tahun Inshaallah bisa selesai, nilainya belum masih dihitung,” ujarnya.

Gubernur Emil mengakui dengan menggandeng BUMN untuk menerapkan konsep ini bisa diaplikasikan dengan cepat dan PT Adhi Karya bahkan diberi waktu dua pekan untuk memilih infrastruktur mana yang akan diambil.

“BUMN itu disuruh negara menjadi investor bukan hanya kontraktor. Sekarang kami baru me-matching-kan konsep bisnisnya, titiknya belum,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Barat Eddy M Nasution mengatakan konsep KPBU yang ada harus dicarikan solusi cepat mengingat konsep ini tak pernah terwujud padahal banyak kebutuhan anggaran untuk infrastruktur.

“Jadi Pak Gubernur merasa konsep KPBU implementasinya lamban,” ujarnya.

Eddy menuturkan selama ini upaya daerah mewujudkan konsep KPBU selalu terbentur proses birokrasi yang harus menunggu persetujuan Pusat dan banyaknya aturan.

“Seharusnya ada semacam “unsolicited” jika ini inisiatif swasta tetap digelar lelang namun dia mendapatkan keistimewaan. Atau solicited, lelang digelar tapi pemerintah harus menyiapkan desainnya tapi ada uangnya enggak,” katanya.