Anggota DPRD Jabar: Masyarakat Tak Dilarang Merokok, Namun Kawasannya yang Diatur

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan Pemerintah sudah melakukan kajian untuk melahirkan PP 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Menurut Anggota DPRD Jabar, Gatot Tjahyono, aturan itu prinsipnya bukan melarang merokok, melainkan pengaturan terhadap rokok. Contohnya, pengaturan tentang kawasan untuk merokok dan kawasan tanpa rokok.

“Dalam konteks peraturan daerah, mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan pemerintah, peraturan menteri, undang-undang. Harus mengacu sehingga menjadi satu kesatuan,” kata Gatot dalam Media Diskusi Kawasan Tanpa Asap Rokok “Menyoal Kawasan Tanpa Rokok, Mengatur dan Bukan Menyingkirkan” di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandung, Selasa (31/7/2018).

Gatot mengaku, tidak membidangi komisi yang terkait rokok. Namun secara umum, pembuatan peraturan daerah ialah mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Jabar sendiri belum mengatur soal rokok, yang ada adalah di kabupaten/kota.

Sedangkan munculnya perda yang merupakan turunan dari aturan yang lebih tinggi (PP/UU), bisa muncul dari eksekutif maupun usulan DPRD. Bisa juga perda tersebut diusulkan berdasarkan pertimbangan masyarakat luas, akademisi, asosiasi dan seterusnya.

Namun Gatot sepakat jika masalah rokok ini sebaiknya disikapi dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat, tanpa harus melalui perda.

Hal seperti ini jadi contoh bukan soal perda atau aturan tapi bagaimana kesadaran masyarakat. Terlalu banyak perda yang dihanguskan Menteri Dalam Negeri karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan di atasnya terutama perda yang menimbulkan gejolak di masyarakat, menimbulkan biaya tinggi, mengganggu pada perizinan.

Ia menyatakan, tidak menutup kemungkinan perda Kawasan Tanpa Rokok bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini akan dipantau Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sekarang ini trennya pemerintah justru mengurangi perda dan perizinan. Tren lainnya kita lebih mengedepankan pola hidup sehat, kesehatan mahal, dan lain-lain yang menumbuhkan kesadaran,” tutupnya