DPRD Jabar: Perda Kawasan Tanpa Rokok Harus Merujuk pada PP 109 Tahun 2012

Terasjabar.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menegaskan, pengaturan kawasan tanpa rokok harus merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 109 Tahun 2012. Prinsip PP tersebut ialah tidak melarang namun melakukan pengaturan pada rokok.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Gatot Tjahyono mengatakan, salah satu cara pengaturan tersebut dengan menerbitkan peraturan yang memilah kawasan tanpa asap rokok. Kawasan tersebut seperti di ruang pendidikan, tempat ibadah dan ruang instansi pemerintahan yang tertutup.

“Hanya saja ini harus diwaspadai jangan sampai dimaknai oleh teman-teman di pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota, bahwa ini menjadi pelarangan merokok,” kata Gatot, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandung, Selasa (31/7/2018).

Menurutnya dalam peraturan yang akan diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota harus pula mengakomodir kawasan asap rokok.

“Karena banyak hal positif juga yang didapat dari rokok seperti soal pajak, penyerapan tenaga kerja dan peluang investasi di daerah,” ujarnya.

Dia menjelaskan, peraturan yang ideal dapat mencontoh aturan yang diberlakukan seperti di bandara udara, stasiun kereta api, kantor pemerintahan dan kantor perbankan serta pusat perbelanjaan.

“Yang terpenting di suatu kawasan harus terdapat area kawasan untuk perokok. Saya kira karena jumlahnya (perokok) cukup banyak soal itu. Mereka harus mendapatkan akses tersebut,” kata Gatot.

Gatot optimistis pemberlakukan peraturan kawasan tanpa asap rokok dapat dilaksanakan dengan baik, apabila perokok juga diakomodir. Masyarakat perokok dapat mengikuti aturan tersebut apabila sarana dan prasarananya memadai.

Menurutnya, peraturan itu harus segera dilaksanakan karena di Jabar terdapat beberapa program nasional yang akan dibangun kereta api cepat, Bandara Internasional Kertajati, yang memerlukan pengaturan kawasan tanpa asap rokok.

Untuk diketahui, pada pertengahan Juli 2018, Pemerintah Provinsi Jabar mengembalikan draft revisi rancangan peraturan daerah kawasan tanpa rokok (Raperda KTR) Kota Bogor dan menyarankan materinya pengajuan harus mengacu PP 109 Tahun 2012. Peraturan itu berisi tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.