Tak Hanya Warga Miskin, Veteran Hingga Pemilik Rumah Cagar Budaya di Bandung Dapat Keringanan PBB

Terasjabar.co – Warga miskin di Kota Bandung dipastikan tidak perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan syarat melapor ke aparat kewilayahan. Tapi bukan hanya warga miskin, kelompok warga lainnya juga bisa mendapat keringanan.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan keringanan PBB diberikan tidak hanya warga miskin. Tapi juga diberikan pada para pensiunan, veteran hingga pemilik bangunan cagar budaya.

“Untuk pensiunan PNS golongan dua ke bawah dan pensiunan TNI/Polri bintara dan tantama mendapat keringanan sampai 40 persen,” ujar Ema kepada wartawan, Minggu (29/7/2018).

Sementara untuk pensiunan PNS golongan tiga dan empat juga pensiunan perwira TNI/Polri mendapat keringanan hingga 25 persen dari ketetapan yang harus dibayarkan.

Begitu juga bagi veteran mendapatkan keringanan mencapai 75 persen dan penggiat lingungan mencapai 50 persen.

“Kemudian warga pemilik cagar budaya kelompok A atau bangunan orisinil mendapat 35 persen, kelompok B atau sudah ada perbaikan tapi masih orisini itu 30 persen, terakhir kelompok C atau banyak perbaikan hanya 25 persen keringanannya,” ucapnya.

Disinggung soal kontribusi pajak dari pemilik cagar budaya, Ema mengaku belum bisa mendapatkan angka pasti.

“Saya belum bisa memilah mana bagunan biasa atau mana yang cagar budaya,” katanya.

Ema berharap target penerimaan pajak dari PBB sebesar Rp 700,5 miliar pada tahun ini bisa tercapai. Sehingga bisa melengkapi target keseluruhan pajak yang diperoleh Kota Bandung pada tahun 2018 yang mencapai Rp 2,64 triliun.

Menurut Ema seluruh pajak yang diterima akan dipergunakan untuk kepentingan warga. Seperti pajak yang diterima pada tahun 2017 sekitar Rp 1,3 triliun digunakan untuk sektor pendidikan, Rp 1,3 triliun kesehatan, Rp 1 triliun infrastruktur, Rp 121 miliar ketertiban hingga Rp 73 miliar untuk kegiatan sosial.

“2018 kita berharap target bisa tercapai. Jadi begitu pentingnya pendapat dari pajak dan retribusi, itu semua untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat juga yang terbagi dalam pelayanan-pelayanan berbeda,” ujar Ema.